JAKARTA. Perlakuan istimewa ke PT Freeport Indonesia membuat perusahaan sejenis menginginkan hal serupa. Mereka ingin mendapatkan penangguhan kewajiban penggunaan letter of credit (L/C) saat ekspor. Karena Freeport mendapatkan penangguhan, PT Vale Indonesia juga ingin hal yang sama. Vale telah mengajukan… Read More ›
wajib pajak
Pemerintah akan Evaluasi Izin Ekspor PT Freeport
Pemerintah menunggu komitmen Freeport merealisasikan pembangunan smelter JAKARTA. Pemerintah membantah telah menganakemaskan PT Freeport Indonesia dalam aturan wajib menggunakan letter of credit (L/C) dalam kegiatan ekspor mereka. Pemerintah menegaskan, Freeport hanya bisa mengekspor tanpa L/C hingga akhir Juli 2015. Setelah… Read More ›
Jualan Turun 40%, HEXA Kurangi Jam Kerja
JAKARTA. Melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai jadi beban industri alat berat. Untuk menyiasati itu, industri alat berat mulai mengurangi jam kerja karyawan. Penurunan jam kerja karyawan ini dilakukan perusahaan alat berat PT Hexindo Adiperkasa Tbk. Perusahaan yang melantai di Bursa… Read More ›
Spesial tax amnesty akan berlaku terbatas
JAKARTA. Rencana Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerapkan program pengampunan pajak hanya akan berlaku terbatas. Special tax amnesty ini hanya bisa dinikmati oleh wajib pajak yang memiliki aset di luar negeri dan belum memiliki penetapan hukum tetap. Namun,… Read More ›
Potensi kekurangan pajak capai Rp 120 triliun
JAKARTA. Ekonomi yang tak mampu tumbuh cepat membuat target penerimaan pajak tahun ini sulit tercapai. Bahkan, pemerintah memperkirakan tahun ini akan terjadi penurunan potensi penerimaan pajak (shortfall). Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Askolani mengatakan dalam hitungan pemerintah tahun ini… Read More ›
Kepala Daerah Harus Punya Rencana Penerimaan Pajak
TEMPO.CO, Jakarta – Bakal calon kepala daerah diwajibkan memiliki tax clearance dan visi misi rencana penerimaan pajak. Persyaratan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Malik pada… Read More ›
WH Sandera Pajak ke-10 di Indonesia
TEMPO.CO , Pontianak: WH, pengusaha asal Kabupaten Sanggau, adalah pengusaha ke-10 di Indonesia yang dikenakan sandera badan atau gijzeling karena tak membayar pajak. “Sebelumnya, kita sudah melakukan sandera badan di DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau,” kata… Read More ›
PTKP Dinaikkan, Pajak yang Sudah Masuk Akan Dikembalikan
JAKARTA – Pemerintah berencana menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 36 juta dari sebelumnya Rp 24,3 juta. Batasan PTKP tersebut nantinya akan berlaku untuk tahun pajak 2015. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Sigit Priadi Pramudito… Read More ›
Pemerintah Akan Naikkan Batas Penghasilan Tak Kena Pajak Menjadi Rp 36 Juta
JAKARTA – Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan menaikkan batas penghasilan tak kena pajak (PTKP) dari Rp 24,3 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi menjadi Rp 36 juta. Hal itu dikatakan Bambang dalam rapat kerja dengan Komisi… Read More ›
Pengampunan Libatkan Penegak Hukum
JAKARTA. KOMPAS – Selain menyasar utang wajib pajak yang belum dibayar, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan juga menyasar dana yang tersimpan di luar negeri. Maka, agar ini berhasil, rencana pengampunan pajak bagi wajib pajak akan melibatkan penegak hukum. “Kita pernah… Read More ›