Pemerintah akan Evaluasi Izin Ekspor PT Freeport

indexPemerintah menunggu komitmen Freeport merealisasikan pembangunan smelter

JAKARTA. Pemerintah membantah telah menganakemaskan PT Freeport Indonesia dalam aturan wajib menggunakan letter of credit (L/C) dalam kegiatan ekspor mereka.

Pemerintah menegaskan, Freeport hanya bisa mengekspor tanpa L/C hingga akhir Juli 2015. Setelah itu, pemerintah akan mengevaluasi apakah perusahaan ini tetap boleh ekspor setelah mempertimbangkan kepatuhan mereka membangun smelter.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot menegaskan, pemerintah belum bisa memastikan apakah akan memperpanjang izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia. Alasannya, proses evaluasi kemajuan pembangunan smelter oleh Freeport masih dilakukan. “Jadi untuk Freeport sudah ada tahapan, milestone dari pengembangan smelter,” ujar Bambang, Minggu (31/5).

Tudingan pemerintah menganakemaskan Freeport muncul karena perusahaan lain tak memperoleh keistimewaan seperti Freeport. Misalnya Vale Indonesia. Nico Kanter, Presiden Direktur Vale Indonesia bilang, sejak pertengahan Mei lalu, perusahaan menggunakan L/C karena permohonan penangguhan L/C tidak dikabulkan. Padahal, perusahaannya telah melengkapi persyaratan.

“Kami sudah buktikan data-data dengan PEB Indonesia dan PEB di Jepang selama perdagangan dua tahun belakangan. Tapi kami dapat informasi bahwa eskpor hasil tambang tidak ada penangguhan ataupun pengecualian (L/C), hanya untuk minyak dan gas bumi,” kata dia.

Dia mengaku sudah bolak-balik mengurus proses pengangguhan ini baik ke Kementerian ESDM, namun hasilnya tetap nihil. Ia pun tidak mengerti alasan pemerintah menolak permohonan penangguhan L/C yang telah diajukan perusahaannya, sedangkan ada perusahaan lain diberikan kesempatan.

Menanggapi ini, Daisy Primayanti, Juru Bicara Freeport Indonesia juga Jumat (29/5) menegaskan masa penangguhan kewajiban L/C bagi Freeport akan berakhir Juli 2015. Kini, Freeport terus berupaya melakukan sosialisasi dengan konsumen agar mengubah sistem pembayaran mulai akhir Juli 2015. “Sosialisasi masih dilakukan, nantinya kami harus ikuti aturan pemerintah,” kata dia

 

indexPerkembangan smelter

Menurut Bambang Gatot, saat ini pemerintah terus memantau perkembangan pembangunan smelter PT Freeport di Gresik Jawa Timur. Pemantauan ini dilakukan dari laporan belanja modal pembangunan smelter tersebut. Pemantauan perkembangan ini dilakukan setiap minggu. “Kami akan mengevaluasi setelah 25 Juli,” kata Gatot.

Meskipun tidak merinci persentase realisasi pembangunan smelter Freeport, Gatot menilai selama ini perkembangannya cukup positif.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin menjelaskan, rencana pembangunan smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur dengan kapasitas 2 juta ton per tahun tetap berjalan sesuai dengan jadwal. Meskipun belum merinci kapan proyek ini akan dimulai, ia menyebut investasi sekitar US$ 2,3 miliar itu akan didukung oleh perusahaan Induk, Freeport McMoran.

Selain membangun smelter di Gresik, Freeport saat ini juga masih melakukan kajian mengenai permintaan pemerintah daerah Papua agar perusahaan ini juga membangun smelter di tanah Papua. Namun hingga kini belum ada kepastian soal kelayakan bisnis dari smelter di Papua.

 

Sumber: KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: