JAKARTA. Pemerintah telah memutuskan besara iuran jaminan pension Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar 8%. Tapi ke depan, rencananya pemerintah akan menyesuaikan lagi besaran iuran ini secara berkala. Direktur Pengupahan dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Wahyu Widodo membenarkan, pemerintah… Read More ›
Day: 10 April 2015
Urgensi Kebijakan Sunset Policy
Rendahnya realisasi penerimaan pajak tahun berjalan menuntut pemerintah untuk mencari terobosan baru dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan kerja keras dari aparat pajak dalam melakukan tax effort (penggalian potensi pajak, pemeriksaan, dan penagihan) atau berdoa agar… Read More ›
PPN Jalan Tol Menunggu Izin Prinsip dari Presiden Jokowi
JAKARTA. Rencana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa jalan tol masih masih terus bergulir. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyatakan telah merampungkan skema baru pemungutan yang sempat menuai kontroversi tersebut. Direktur Peraturan Perpajakan (PP) I Ditjen Pajak Irawan mengatakan, pihaknya… Read More ›
APBNP 2015 : Optimis atau Ambisius?
Di tengah melemahnya kondisi perekonomian Indonesia, dalam APBNP 2015, pemerintah menargetkan pendapatan pajak sebesar Rp 1.489,3 triliun atau meningkat 20% bila dibandingkan target pajak di APBNP 2014 yang sebesar Rp 1.246,1 triliun. Disisi lain, bila dibandingkan realisasi pajak tahun 2014… Read More ›
Shortfall Penerimaan Pajak Tak Terhindarkan
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015, pemerintah mematok penerimaan pajak sebesar Rp 1.294 triliun. Namun, hingga 31 Maret 2015, realisasi penerimaan pajak baru Rp 198,24 triliun. Padahal di periode yang sama tahun lau, penerimaan pajak mencapai Rp… Read More ›
Sanksi Pidana Bagi Pengguna Valas
Jakarta. Keinginan Bank Indonesia (BI) mempersempit penggunaan valuta asing (valas) di Indonesia akhirnya direalisasikan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Aturan ini diharapkan bisa mengurangi transaksi valas di… Read More ›
Wewenang Gubernur soal timah dicabut
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) minta para produsen timah tidak lagi minta rekomendasi ekspor ke Gubernur. Sebab, rekomendasi ekspor akan langsung dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kementerian ESDM akan memberlakukan Peraturan Menteri ESDM No 11/2014 tentang Tata Cara… Read More ›
Kemdag Bahas Dua Poin PP E-Commerce
JAKARTA. Memasuki bulan ke empat tahun ini, pemerintah belum juga merampungkan Peraturan Pemerintah (PP) perdagangan elektronik atawa e-commerce. Pasalnya, hingga kini masih ada beberapa poin aturan yang perlu pembahasan mendalam. Pertama, soal pajak. Pemerintah masih belum memutuskan pengenaan pajak untuk… Read More ›
Banding Pajak Anak Asian Agri Ditolak
JAKARTA. Pengadilan Pajak kembali menolak banding anak usaha PT Asian Agri. Kali ini adalah PT Dasa Anugerah Sejati, perusahaan perkebunan yang punya tunggakan pajak senilai Rp 96 miliar. Pasca putusan ini, perusahaan harus segera melunasi tunggakan pajak tersebut. Kasus pajak… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 