PPN Jalan Tol Menunggu Izin Prinsip dari Presiden Jokowi

JAKARTA. Rencana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa jalan tol masih masih terus bergulir. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyatakan telah merampungkan skema baru pemungutan yang sempat menuai kontroversi tersebut.

tolltax

Direktur Peraturan Perpajakan (PP) I Ditjen Pajak Irawan mengatakan, pihaknya telah membawa usulan skema baru penerapan PPN itu kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. “Sudah diserahkan ke Presiden, tinggal menunggu izin prinsipnya,” kata Irawan, Rabu (8/4).

Adapun skema baru yang dimaksud ialah pemungutan PPN sebesar 10% hanya diberlakukan kepada golongan I atau mobil pribadi. Sedangkan golongan lainnya seperti kendaraan umum serta truk pengangkut dan sebagainya, dibebaskan.

Selain itu, dalam skema baru penerapan PPN teranyar ini, pungutan dilakukan bersamaan dengan kenaikan tariff ruas tol tahunan (regular). Artinya, pengenaan PPN jalan tol hanya berlaku di ruas tol yang mengalami kenaikan tarif pada tahun ini.

Akibat terbatas pada golongan kendaraan tertentu saja yang terkena PPN jalan, pemasukan pajak dari aturan ini nantinya pun tak terlalu besar. Sebab, golongan kendaraan pribadi, hanya berkontribusi 20% dari total pendapatan pengusaha jalan tol.

Asal tahu saja, izin prinsip dari presiden biasanya baru diterbitkan satu bulan setelah usulan disampaikan. Setelah itu disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) oleh Kementerian Keuangan bersama para pihak yang terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera).

Namun waktu penyusunan RPP PPN jalan tol ini sangat sempit. Sebab, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, sebanyak 19 ruas tol akan segera mengalami kenaikan tarif. Kenaikan tarif akan dilakukan di ruas tol Makassar seksi IV, yakni pada 1 Mei 2015.

Penyesuaian kemudian berlaku di ruas tol Surabaya-Mojokerto dan Bali Mandara pada Agustus dan September. Baru pada Oktober ada 13 ruas tol yang tarif nya naik. Sisanya, dua ruas tol akan mengalami kenaikan tarif pada November dan Desember, serta satu ruas pada April tahun depan.

Kendati demikian, Irawan tak bisa memastikan kapan penyusunan RPP PPN tol tersebut akan selesai. “Harapan kami PP selesai sebelum Mei,” ungkap Irawan.

Yang jelas, kata Irawan, Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen) Nomor PER-10/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Jasa Jalan Tol yang menuai kontroversi telah resmi dicabut pada 31 Maret lalu.

Sumber: Kontan

www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: