Urgensi Kebijakan Sunset Policy

Rendahnya realisasi penerimaan pajak tahun berjalan menuntut pemerintah untuk mencari terobosan baru dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan kerja keras dari aparat pajak dalam melakukan tax effort (penggalian potensi pajak, pemeriksaan, dan penagihan) atau berdoa agar kondisi perekonomian membaik.

17

Meskipun dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No SE-09/PJ/2015 Dirjen Pajak mematok target penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan sebesar Rp 73,5 triliun, angka itu hanyalah angka politis untuk mengimbangi tingginya target penerimaan pajak. Hampir dipastikan target itu tidak akan tercapai. Sebab, target tersebut sudah melebihi 300% dari target pemeriksaan tahun lalu yang hanya Rp 24 triliun.

Memang ada peluang untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang lebih besar dari tahun sebelumnya karena tahun ini, Ditjen Pajak berencana melibatkan instasi atau pihak lain, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPPKP, dan SKK Migas. Tapi proses pembentukan tim gabungan yang demikian cenderung makan waktu lama dan hasilnya juga belum tentu lebih baik dari pemeriksaan yang hanya melibbatkan aparat Ditjen Pajak.

Membuka kembali kebijakan pengampunan pajak atau sunset policy merupakan salah satu alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini membuka peluang memperoleh tambahan penerimaan pajak tanpa memerlukan kerja keras dari aparat pajak, cukup mengandalkan pada kemauan suka rela dari Wajib Pajak (WP) untuk mengakui dosanya.

Ruang lingkup sunset policy perlu diperluas dari kebijakan sebelumnya yang hanya mencakup pembetulan SPT Tahunan PPh, tetapi juga mencakup pembetulan SPT PPN. Bagi WP yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau WP yang memiliki kewajiban memungut, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan PPN, pembetulan SPT PPh yang berisi penambahan jumlah peredaran usaha perlu diikuti dengan pembetulan SPT PPN. Sebab, jumlah peredaran usaha selama setahun dalam SPT PPh harus sama dengan jumlah seluruh penyerahan dalam dua belas masa pajak (Januari-Desember) SPT PPN.

Untuk member WP menghapuskan pengkreditan faktur pajak bermasalah (misalnya faktur pajak fiktif), pembetulan SPT masa PPN sebaiknya tidak dibatasi pada penambahan jumlah penyerahan, tetapi juga koreksi (pengurangan) kredit pajak (pajak masukan).

Baik penambahan jumlah penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak maupun pegurangan pajak masukan pada umumnya akan menimbulkan pajak yang kurang bayar sehingga keduanya berpotensi menghasilkan penerimaan pajak. Sanksi administrasi yang timbul akibat keterlambatan penyetoran pajak kurang bayar itu perlu diberikan pengampunan.

Pencairan tunggakan pajak

Pembetulan SPT Masa PPN dilakukan untuk masa pajak, dimana terdapat penambahan jumlah penyerahan atau pengurangan pajak masukan. Apabila ptambahan penyerahan itu tidak diketahui masa pajaknya secara pasti, sebaiknya diberi kebijaksanaan agar koreksi penyerahan tersebut dapat dilakukan pada masa pajak terakhir (Desmber).

Sunset Policy akan lebih lengkap apabila pula mengemban misi pencairan tunggakan pajak. Misanya, memeberikan pengampunan atas sanksi administrasi pasal 19 ayat (1) UU KUP, yakni sanksi administrasi yang terutang karena SKPKB, SKPKB Tambahan, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali tidak dilunasi pada tanggal jatuh tempo yang lazim dikenal istilah Bunga Penagihan,

Hal ini sebenarnya sudah diberikan oleh pemerintah melalui PMK nomor 29/PMK.03/2015. Hanya saja, dasar hukumnya kurang kuat karena PMK itu hanya merujuk wewenang Dirjen Pajak yang diberikan oleh Pasal 36 ayat (1) UU KUP. Padahal, pasal itu hanya memberikan wewenang pada Dirjen Pajak untuk menghapuskan sanksi administrasi jika ada kekhilafan Wajib Pajak. PMK itu juga hanya membatasi penghapusan sanksi administrasi yang sudah ditagih dengan STP karena dasar permohonan penghapusan sanksi adalah STP. Padahal penerbitan STP Bunga Penagihan cenderung “dikendalikan”. STP hanya diterbitkan ke penunggak pajak yang mempjunyai potensi melunasi agar penerbitan STP iti tidak menambah tunggakan pajak.

Penghapusan Bunga Penagihan dapat mendorong pencairan tunggakan pajak, termasuk tunggakan pajak yang sudah karatan, yang bunga tagihannya mungkin sudah melampaui tunggakan pokok.

Untuk memberikan kepastian kepada penunggak pajak soal penghapusan bunga penagihan ini, sebaiknya penghapusan bunga penagihan tidak memerlukan permohohnan dari WP, tapi dilakukan secara jabatan oleh kepala KKP. Jadi WP hanya perlu melunasi utang pokoknya dan melaporkan pelunasan itu ke KPP disertai bukti pelunasannya. Jurusita Pajak yang berinisiatif menghitung bunga penagihan yang terutang untuk dibuatkan SK penghapusan.

Pengadaan sunset policy dengan ruang lingkup seperti ini sedikit menutupi keterbatsan SDM Ditjen Pajak dalam memeriksan dan menagih pajak. Rendahnya kapasitas yng dimiliki Ditjen Pajak untuk memeriksa dapat dilihat dari rendahnya target Rasio Cakupan Pemeriksaan atau Audit Coverage Ratio (ACR) tahun 2015 yang secara nasional hanya 1,99% untuk WP Badan dan hanya sebesar 0,25% untuk WP Orang Pribadi.

Dalam Pencairan tunggakan pajak, Ditjen Pajak cukup kewalahan. Oleh karena itu, sunset policy juga sebaiknya mencakup usaha pencairan tunggakan pajak dengan memberikan pengampunan sanksi administrasi yang terutang sepanjang WP melunasi tunggakan pokoknya. Mungkin kebijakan ini akanlebih efektif untuk mencairkan tunggakan pajak disbanding tindakan penagihan aktif, seperti penyanderaan yang terkesan kurang manusiawi.

Mengingat kebijakan sunset policy di atas akan bersinggungan dengan UU PPN, UU PPh, dan UU KUP, peraturan sunset policy sebaiknya dituangkan dalam peraturan setara undang-undang (sementara bisa menggunakan Perpu). Dengan begitu, peraturan itu bisa mengesampingkan peraturan yang ada.
Sumber: Kontan

www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: