Kejutan datang dari China akhir tahun lalu. Pemerintah Tiongkok memutuskan menerapkan standar baru karet kompon (compound rubber) dalam kompon boleh mencapai 95%-99,5%, maka sekarang hanya sampai 88%.
Kalau kandungan non-karet kurang dari 12%, maka karet kompon akan terkena bea masuk sebesar 20%. Tariff itu sama dengan bea masuk untuk produk karet alam (natural rubber). Seperti diberitakan The Star Online, kebijakan ini jelas memukul negara-negara ASEAN pemasok utama karet ke China, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
Ini adalah pukulan untuk sektor karet menjelang pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun ini. Jika melongok roadmap MEA 2015, karet sejatinya termasuk sektor prioritas integrasi komunitas. Harapannya, karet menjadi salah satu komoditas dan produk unggulan ASEAN.
MEA akan membentuk kawasan Asia Tenggara sebagai basis produksi yang terintegrasi untuk karet. Kalau melihat struktur pasar karet dunia, wajar ASEAN menjadikan karet sebagai prioritas integrasi dan produk unggulan di wilayah ini. Dari daftar 10 negara produsen karet terbesar di dunia, lima di antaranya berada di Asia Tenggara: Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina.
Kalau dihitung, gabungan produksi karet Malaysia, Indonesia, dan Thailand saja sudah setara 65,7% dari total produksi karet di muka Bumi ini. Angka itu belum memasukkan produksi karet dari Vietnam, Filipina, Myanmar, Laos dan Kmaboja, yang sedang tumbuh menjadi raksasa produsen karet.
Pertanyaannya, sejauh mana kesiapan industry karet Indonesia menghadapi MEA? “Kami antara optimisme dan khawatir,” kata Azis Pane, Ketua Umum Dewan Karet Indonesia. Optimistis karena karet masih menjadi komoditas andalan dan langkah-langkah untuk mempertahankan daya saing terus dijalankan. Namun banyak agenda yang mengadang.
Dengan kata lain, meski Indonesia merupakan produsen karet terbesar nomor dua di seantero jagat, setelah Thailand, industry karet bukannya tanpa masalah. Di sisi hulu, produktivitas merupakan tugas yang harus dibenahi. Saat ini, Indonesia merupakan negara pemilik areal kebun karet terluas di dunia, seluas 3,46 juta hectare (ha). Namun produksi karet kita hanya 2,92 juta ton per tahun, atau sekitar 1.080 kilogram (kg) per ha lahan.
Bandingkan dengan Thailand. Mesi luas lahannya hanya 2,76 juta ha, Thailand mampu menghasilkan karet 3,39 juta ton per tahun atau 1.800 kg/ha. Vietnam yang memiliki kebun karet seluas 834.000 ha, sanggup memproduksi 812.000 ton per tahun atau 1.720 kg/ha. Begitu juga Malaysia. Luas lahan kebun karet di negeri Jiran ini hanya 1,02 juta ha, namun produksi 996.000 ton sehatun aau 1.510 kg/ha.
Masalahnya, sekitar 40% benih tanaman karet kebun rakyat bukan merupakan tanaman unggul atau tanaman hasil okulasi yang menghasilkan karet yang tinggi, tapi berasal dari biji. Selain itu, masih banyak petani kita yang belum menguasai teknik budidaya. Teknik penyadapan pohon karet masih rendah hingga produksi tidak optimal. Saat ini, luas kebun karet rakyat mencapai 84,9% dari total perkebunan karet di Indonesia.
Ancaman lain di sektor hulu adalah lahan. Karena keterbatasan lahan di negara mereka, banyak investor karet dari negeri jiran yang membangun kebun di sini. “Mayoritas kebun karet di Pulau Sumatra kini sebenarnya sudah dimiliki asing, tepatnya Malaysia dan Singapura,” kata Lukman Zakaria, Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo).
Diserap Industri Ban
Masalah di hilir lain lagi. Industri dalam negeri bergantung pada produk turunan karet impor sebagai salah satu bahan baku. Dari produksi karet alam sekitar 3 juta ton, hanya 450.000 ton yang terserap di sini. Sedang industry hilir harus mengimpor produk olahan karet dari negara lain. Ironis bukan?
Maknanya, industry pengolahan karet di negeri ini masih minim. Industry ban masih menjadi sektor hilir karet yang paling tinggi menyerap produk karet mentah. Hampir 50% produk karet yang disedot industry hilir dalam negeri masuk ke produsen ban. Baru disusul industry sarung tangan karet, benang karet, alas kaki, vulkanisir ban, sarung tangan medis, karpet dan alat lain.
Kini ekspor karet loyo lantaran permintaan industry dunia sedang anjlok. Ujungnya, harga karet dunia juga ikutan lunglai. Yang bkin pening, tahun lalu Amerika Serikat (AS) mencabut kebijakan Generalized System of Preference (GSP) untuk ban buatan Indonesia. GSP adalah program Pemerintah AS untuk membantu ekonomi di negara berkembang. Caranya, dengan membebaskan pajak impor dan bea masuk untuk sekitar 5.000 jenis produk dari 123 negara.
Cuma, karena Negeri Uwak Sam menilai Indonesia sudah menilai Indonesia sudah mampu dan sudah kompetitif, AS menilai produk ban kita tidak lagi cocok dimasukkan sebagai produk yang disubsidi lewat GSP. Makanya, mulai tahun ini produk ban asal Indonesia terkena pajak impor hingga 5%. Parahnya, permintaan dari China juga sedang anjlok dan pasar dalam negeri juga sedang mulas tersodok ban impor, yang mengakibatkan produsen ban nasional tersedak. “Kita ini enggak diproteksi,” ujar Lukman.
Sarung tangan karet juga tak kebal masalah. Produksi rubber gloves stagnan karena pelaku usaha kesulitan menambah kapasitas produksi, akibat tidak mendapat pasokan gas. Repotnya, pasokan ampas kulit sawit sebagai baham bakar alternative kini semakin langka gara-gara dipakai pelaku industry dari sektor lain. Padahal, permintaan sarung tangan karet di pasar ekspor sedang naik.
Azis bilang, pertumbuhan permintaan sarung tangan karet di pasar ekspor bisa mencapai 15% per tahun. Karena itu, solusinya Cuma satu: harus ada produk baru dari karet. “Jadi, tidak terbatas pada ban dan sarung tangan karet,” kata Azis.
Dock fender (karet pelapis dermaga) contohnya. Pemerintah seharusnya melengkapi pelabuhan yang ada dengan sandaran khusus karet. “Masa pelabuhan-pelabuhan kita sampai sekarang masih pakai ban bekas di pinggirnya kayak zama Belanda?” kata Azis.
Dewan Karet sudah berdiskusi dengan pemerintah untuk memanfaatkan aspal karet (rubberized aspalt concrete) untuk proyek infrastruktur jalan. Dengan aspal karet, jalan menjadi tak keropos dimakan oleh air hujan dan banjir.
Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengaku, pemerintah memang ingin program infrastruktur nasional memanfaatkan karet alam domestic. Lewat langkah ini, akan ada penyerapan karet alam sebesar 100.000 ton per tahun. “Apalagi harga karet alam saat ini US$ 1,5 per kilogram (kg). Padahal tahun 2011 mencapai US$ 4,61 per kg,” tutur dia.
Pemerintah menargetkan penyerapan karet alam di pasar domestic bisa 700.000 ton tahun ini, naik 16,6% dari penyerapan tahun lalu sebanyak 600.000 ton. Asal tahu saja, pemerintah sudah mengalokasikan Rp 118 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 untuk program infrastuktur. Selain dock fender dan campuran aspal jalan, karet bisa digunakan sebagai bantalan rel kereta api, bantalan jembatan, dan proyek infrastruktur lain.
Kebijakan meningkatkan penyerapan produksi ini juga dilakukan negara produsen karet di ASEAN. Sekarang, ASEAN dalam proses meluaskan International Tripartite Rubber Council (ITRC), yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand, menjadi ASEAN Rubber Council dengan menarik Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. “Biar posisi tawar kita semakin kuat,” kata Azis.
Sumber: KONTAN
http://www.pemeriksaanpajak.com
pajak@pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar