Batu bara resmi menjadi Barang Kena Pajak (BKP) yang penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai 2 November 2020, sesuai dengan mandat Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tepatnya Pasal 112. Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batu Bara Direktorat Jenderal… Read More ›
omnibus law
Kuasa Baru Pemerintah Pusat Mengatur Pajak dan Retribusi Daerah
Pemerintah pusat sejak lama menginginkan kewenangan untuk ikut menetapkan tarif pajak dan retribusi daerah. Tujuannya untuk memoles iklim investasi. Keinginan itu akhirnya terwujud lewat omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja pada bab khusus kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan… Read More ›
Perusahaan yang Menerima Mahasiswa Magang Dapat Pengurangan Pajak
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nizam mengatakan pemerintah akan memberikan tax deduction atau pengurangan pajak bagi perusahaan yang menerima mahasiswa untuk magang di kantornya. “Kepada teman-teman industri sudah diberikan berbagai bentuk insentif seperti tax… Read More ›
Indef: Omnibus Law Obral Keringanan bagi Pengemplang Pajak
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai kluster perpajakan dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) hanya mengobral kemudahan bagi pengemplang pajak. Pasalnya, kemudahan diberikan ketika tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Ia menuturkan pada 2018 tingkat… Read More ›
Indef Sebut Omnibus Law Bisa Gerus Pendapatan Daerah
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama menilai kluster perpajakan dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) berpotensi menggerus pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya, kebijakan perpajakan dan retribusi daerah (PDRD) dapat diintervensi jika tak sejalan… Read More ›
Ramai Seruan Setop Bayar Pajak Gegara UU Cipta Kerja Disahkan
Seruan tolak bayar pajak kembali mencuat ke publik. Kali ini disampaikan oleh akademisi dan masyarakat sipil yang beredar di berbagai media. Penolakan bayar pajak ini dilakukan karena Dalam UU Ciptaker tersebut, pemerintah memberikan keringanan administrasi bagi wajib pajak yang tidak… Read More ›
UU Ciptaker Bebaskan Pajak Lembaga Keagamaan & WNI di Luar Negeri
Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan sejumlah perubahan baru dalam klaster perpajakan UU Cipta Kerja. Di dalamnya, ada sederet UU Perpajakan yang sedianya masuk dalam Omnibus Law khusus perpajakan tapi kemudian dimasukkan dalam paket Omnibus Law UU Cipta Kerja meski sebagiannya… Read More ›
Galau Pemerintah Pusat Intervensi Pajak Daerah dalam UU Cipta Kerja
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat kembali menyelipkan ketentuan terkait kewenangan pemerintah dalam pengaturan pajak dan retribusi daerah dalam Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah dalam rangka kebijakan fiskal nasional untuk… Read More ›
Buka-bukaan Bos Adaro tentang UU Minerba sampai Omnibus Law
Sektor mineral dan batu bara dalam beberapa bulan terakhir ini menjadi sorotan, terutama karena pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru terkait sektor ini, mulai dari disahkannya Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara pada Mei lalu dan belum lama ini… Read More ›
Kemenkeu: UU Cipta Kerja Bakal Kerek Rasio Pajak Tapi Butuh Waktu
Pemerintah memberikan sejumlah insentif perpajakan kepada pengusaha dalam Undang-undang Cipta Kerja guna mendorong investasi di dalam negeri. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan berbagai insentif tersebut pada akhirnya akan menaikan rasio pajak atau tax ratio. Rasio pajak… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 