JAKARTA. Sejumlah kementerian segera mengeluarkan kebijakan untuk memperbanyak penggunaan produk lokal di setiap kegiatan. Ini untuk menindaklanjuti perintah presiden tentang penggunaan komponen lokal di semua kegiatan kementerian dan lembaga yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Kewajiban ini juga akan diterapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) yang bertugas membangun infrastruktur. Di instansi ini, berjanji akan memperbesar komponen lokal dalam proyek. “Terutama dalam pembangunan jalan, yang memakan anggaran besar. Kami akan memakai aspal Buton,” kata Basuki Hadimuldjono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera).

Menurut Basuki, total kebutuhan aspal dalam negeri saat ini mencapai sejuta ton. Dari total kebutuhan tersebut, 600.000 terpenuhi dari aspal produksi Pertamina, sedangkan 400.000 ton impor. “Padahal kita punya aspal Buton, makanya ini akan dimaksimalkan,” kata Basuki, Selasa (16/5).

Selain itu, Kementerian PU-PR akan mengutamakan penggunaan karet lokal. Namun, mereka masih menghitung kebutuhan dan potensi dari dalam negeri. “Kami masih menginvetarisasi, ada karet dan lain-lain,” kata Basuki.

Saleh Husin, Menteri Perindustrian menambahkan, nantinya bakal ada aturan tentang sanksi agar program penggunaan produk lokal ini bisa efektif. “Sanksi sedang disusun dan sedang dicari formatnya,” kata Saleh.

Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kabinet Senin (15/6) memerintahkan kementerian, lembaga dan badan usaha milik negara menggunakan produk domestik demi mendongkrak industri lokal.

Sumber: KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:aspal, berita pajak, industri, karet, kebijakan pajak, menteri perindustrian, penerimaan pajak, Peraturan pajak, perpajakan, target pajak, tax