Untuk melakukan rerformasi di bidang pajak, ada banyak cara dan strategi yang dilakukan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro.
Hari ini misalnya (Rabu, 20/5), sebagaimana informasi yang diperoleh, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, Bambang Brojonegoro akan mendatangani MoU dengan sejumlah institusi terkait yang memiliki peran dalam pengumpulan pajak. Misalnya dengan polisi dan kejaksaan yang dinilai memiliki informasi terkait dengan wajib pajak, serta dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN) yang memiliki data kepemilikan tanah bagi wajib pajak.
MoU akan dilakukan di Istana Negara, dan akan dihadiri oleh Presiden Jokowi
Diketahui, di bawah Menteri Bambang, realisasi penerimaan pajak dari Maret ke April 2015 tercatat melonjak 56,4 persen, yakni dari Rp 198,23 triliun menjadi Rp 310,1 triliun. Lonjakan ini terjadi berkat kontribusi pelaporan PPh badan dan tahun pembinaan pajak yang sudah terasa implikasi positifnya.
“Realisasi penerimaan pajak pada periode Maret-April 2015 tersebut lebih tinggi dari periode sama tahun lalu. Dilihat dari target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp 1.296 triliun, realisasi dalam empat bulan 2015 sudah mencapai 24 persen,” ungkap Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Mekar Satria Utama, beberapa waktu lalu.
Di luar masalah pajak, Menteri Bambang dinilai sebagai salah seorang Tim Ekonomi yang bisa menyelamatkan ekonomi Jokowi-JK. Dengan kapasitas dan kapabilitasnya, Bambang mampu berkomunikasi dengan DPR secara baik sehingga APBN Perubahan dapat disepakati antara DPR dan pemerintah sejak pertengahan Februari lalu.
Di tengah kondisi politik yang masih terasa terbelah dengan kondisi parlemen yang dikuasi oleh bagian non-pemerintah, Bambang menunjukkan kemampuannya, sehingga DPR misalnya menyetujui asumsi makro APBN Perubahan. Saat itu, banyak orang yang meragukan pemerintah bisa berkomunikasi dengan DPR. Dan faktanya, Menteri Bambang termasuk menteri yang memiliki kemampuan itu.
Dengan telah disepakatinya APBN Perubahan tersebut, maka program-program pembangunan Jokowi berupa pengembangan proyek infrastruktur maupun program untuk kesejahteraan rakyat bisa dijalankan. Bambang sudah membuka jalan anggaran kepada Jokowi-JK untuk bisa melaksanakan semua janji kampanye yang terangkum dalam Nawacita.
“Kegagalan tim ekonomi Jokowi-JK bukan dari sisi hulu Kementerian Keuangan melainkan dari sisi hilir yang misalnya tidak mampu menyerap anggaran yang sudah disediakan Menteri Keuangan dengan baik,” kata pengamat ekonomi politik Hendri Satrio.
Sumber: RMOL
http://www.pemeriksaanpajak.com
pajak@pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar