Pangkas Perizinan untuk Tarik Investasi Masuk

tj.priokJAKARTA. Selain menargetkan peningkatan devisa, Paket Kebijakan Jilid II juga fokus pada upaya menarik masuk investasi. Serangkaian deregulasi dan debirokratisasi peraturan investasi pun menyasar baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA).

Pemerintah berjanji mempercepat layanan pemberian izin investasi di kawasan industri. Tak tanggung-tanggung, waktu pemrosesan izin dijanjikan hanya tiga jam saja. “Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selesai hari ini (Selasa, 29/9), dan Peraturan Pemerintahnya (PP) tinggal ditandatangani. Sedang Peraturan Menteri Keuangan terbit Jumat ini,” ujar Menko Ekonomi Darmin Nasution, Selasa (29/9).

Untuk bisa mendapatkan layanan ini, investor harus memiliki rencana investasi dengan nilai minimal Rp 100 miliar, dan/atau penyerapan tenaga kerja Indonesia lebih dari 1.000 orang. Investor harus datang ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Kantor BKPM. Di tempat itu, investor akan mendapatkan izin penanaman modal, akta pendirian usaha, pengesahan sebagai badan hukum Indonesia, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Izin ini sekaligus berfungsi sebagai izin konstruksi untuk memulai kegiatan investasi di Kawasan Industri. Namun sebelum membangun, perusahaan tetap harus memenuhi berbagai ketentuan dan norma di kawasan industri, antara lain pajak, TDP, Izin gangguan/SITU, IMB, Izin lokasi, pertimbangan teknis pertahanan, HGB, izin lingkungan dan amdal, amdal Lalin, ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Insentif lain

Selama ini panjangnya waktu pemrosesan izin dan banyaknya izin yang harus dipenuhi merintangi niat berbisnis di sini. Sebagai perbandingan, selama ini investor di luar kawasan industri membutuhkan waktu 8 hari untuk mengurus perizinan badan usaha. Ini masih ditambah pengurusan 11 izin melakukan konstruksi yang membutuhkan waktu 526 hari. Jika investasi dilakukan di dalam kawasan industri, waktu yang dibutuhkan mengurus perizinan badan usaha adalah 8 hari, sedang 11 perizinan lainnya tidak diperlukan, karena dikecualikan.

Ekonomi menilai, kebijakan ini bisa memberikan sinyal positif bagi prospek investasi tanah air. Terlebih sampai saat ini belum begitu banyak kawasan industri yang menarik minat investor, meski sudah banyak insentif yang ditawarkan, seperti tax allowance atau tax holiday.

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual bilang, yang paling penting dalam realisasi investasi adalah kemudahan izin. Semenarik apapun tawaran insentif fiskal, kalau kepastian hukumnya abu-abu, investor enggan masuk.

Sanny Iskandar, Ketua Himpunan Pengusaha Kawasan Industri berharap investor yang masuk ke kawasan industri juga mendapat kemudahan dalam mengembangkan pembangkit listrik dan mendapat perlindungan hukum. “Kawasan industri kerap menjadi tempat unjuk rasa, padahal itu merupakan kawasan vital yang harusnya dilindungi,” kata dia.

 

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: