Apa itu Pemeriksaan Pajak?

Abstract word cloud for Tax law with related tags and terms

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalahh sistem Self-Assessment. Sistem Self-assessment sendiri merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Karena sistem perpajakan yang dianut di Indonesia memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang, maka kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia merupakan hal yang sangat penting demi terlaksananya sistem perpajakan dengan baik dan benar.

Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) bertugas sebagai pengawas dalam sistem perpajakan di Indonesia. Ditjen Pajak mengawasi gerak – gerik Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Apa yang dapat dilakukan oleh Ditjen Pajak untuk menguji tingkat kepatuhan setiap Wajib Pajak? Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh Ditjen Pajak adalah dengan melakukan Pemeriksaan Pajak.

Mendengar kata pemeriksaan pajak, terkadang Wajib Pajak merasa terancam karena Pemeriksa Pajak sering dianggap mengada-ada / takabur mengenai fakta yang tersedia dan selalu mencari kesalahan Wajib Pajak. Agar Wajib Pajak dapat memahami apakah Pemeriksa Pajak telah bekerja sesuai dengan penjelasan dan ketentuan yang berlaku, hendaknya setiap Wajib Pajak dapat terlebih dahulu memahami pengertian dari Pemeriksaan Pajak itu sendiri.

Pengertian Pemeriksaan

Dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 tahun 2007, pengertian pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menghimpun, dan mengolah data serta keterangan dan bukti lainnya yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.

Tujuan dari pemeriksaan pajak sendiri adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pengertian diatas, kita dapat memahami bahwa pemeriksa pajak diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan suatu tindakan dalam rangka menguji kepatuhan setiap Wajib Pajak. Pemeriksa Pajak dapat menguji apa yang disampaikan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sudah sesuai atau tidak dengan kewajiban yang harus dibayar menurut pemeriksa. Walaupun Pemeriksa Pajak diberikan wewenang dalam melakukan pemeriksaan, namun dalam hal ini Pemeriksa Pajak tidak dapat sewenang-wenang menetapkan kewajiban pajak Wajib Pajak yang bersangkutan tanpa didahului dengan kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data berupa buku, catatan, dan dokumen untuk dijadikan sebagai dasar bukti dalam penghitungan pajak.

Dalam melakukan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. Sesuai Pasal 29 Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

  1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya pembukuan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerja bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
  2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  3. Memberikan keterangan yang diperlukan;

Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta; Wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Kecuali bank harus ada perintah tertulis dari Menteri Keuangan (hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007).

Jika Wajib Pajak tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan, pemeriksa pajak berwenang untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu sesuai pasal 30 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007.

Perlu menjadi perhatian, bagi Wajib Pajak yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pemeriksaan, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun serta denda paling rendah dua kali dan paling tinggi empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Dari penjelasan diatas mengenai Pemeriksaan Pajak, dapat dilihat bahwa Ditjen Pajak memiliki kewenangan yang begitu besar untuk melakukan Pemeriksaan Pajak. Pemeriksa Pajak memiliki wewenang untuk menguji kepatuhan setiap Wajib Pajak dengan melakukan Pemeriksaan Pajak sesuai Undang-Undang yang berlaku. Tentu seorang Wajib Pajak juga harus siap menghadapi Pemeriksaan Pajak yang dilakukan oleh Ditjen Pajak karena Ditjen Pajak bertugas sebagai pengawas dalam sistem perpajakan di Indonesia. Siapkah anda untuk diperiksa pajaknya?

 

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: