Pajak Perusahaan IT

Masih banyak pembayar pajak yang belum menunaikan kewajiban terhadap negara. Setidaknya jutaan orang pribadi dan ribuan perusahaan atau badan yang masih melalaikan pembayaran pajak sebagaimana dibeberkan pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Indikatornya tercermin pada penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi yang hanya Rp9 triliun tahun lalu, padahal jumlah wajib pajak orang pribadi mencapai jutaan. Begitu pula badan yang melalaikan kewajiban pajak dengan berbagai alasan yang memanfaatkan celah kelemahan institusi penarik pajak. Adapun pemilik nomor pokok wajib pajak (NPWP) mencapai sekitar 27 juta orang, namun hanya 10 juta yang menyampaikan surat pemberitahuan pajak.

Karena itu, Kemenkeu menyatakan tidak ada alasan pemerintah untuk tidak meminta para pembayar pajak tersebut segera menyelesaikan kewajibannya selaku warga negara atas nama keadilan untuk seluruh masyarakat. Sehubungan itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P Brodjonegoro akan mengoptimalkan fungsi dari pemeriksaan guna mengejar para wajib pajak.

Menghadapi para wajib pajak yang membangkang itu, Bambang menyatakan pihaknya segera mengambil langkah penegakan hukum. Bayangkan, sebuahperusahaan tidak pernah bayar pajak aman-aman saja dan selalu melakukan ekspansi, tetapi mengabaikan kewajibannya sebagai pembayar pajak.

”Penegakan hokum sudah layak dijalankan,” tegas Menkeu Bambang P Brodjonegoro seusai menyampaikan arahan kepada petugas pemeriksa pajak di Jakarta kemarin. Untuk mewujudkan penegakan hukum terhadap warga negara yang melalaikan kewajiban membayar pajak, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kemenkeu telah menyiapkan 4.551 pemeriksa untuk mengejar pajak, khususnya terhadap orang pribadi yang kontribusi pajaknya masih rendah.

Sayangnya, dalam acara pengarahan oleh menkeu yang fokus pada soal kebijakan pajak tahun ini hanya dihadiri sekitar 1.100 pemeriksa pajak. Meski acara tersebut berlangsung tertutup, bocoran pengarahan Menkeu Bambang tetap bisa diketahui publik. Salah satu poin penting yang dibicarakan adalah mengantisipasi kemungkinan batalnya kebijakanpengampunanpajakatau tax amnesty. Apabila solusi pengampunan pajak belum bisa diterapkan tahun ini, wilayah pemeriksaan harus dioptimalisasi, khususnya wajib pajak orang pribadi.

Sementara tahun ini pemerintah menargetkan realisasi penerimaan PPh dari orang pribadi sebesar Rp18 triliun. Target pemasukan dari PPh tersebut naik dua kali lipat bila dibandingkan realisasi PPh tahun lalu yang tercatat Rp9 triliun. Angka PPh tahun lalu tersebut dikontribusi oleh 900.000 wajib pajak orang pribadi. Perolehan angka tersebut diakui pemerintah masih jauh dari harapan dengan potensi negara sebesar Indonesia.

Berdasarkan data terbaru yang dipublikasi Ditjen Pajak, pelaporan SPT untuk tahun pajak 2015 yang sedang berlangsung baru mencapai 800.000 wajib pajak orang pribadi yang menggunakan sistem e-filling . Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah memang sedang gencar melakukan ekspansi bukan hanya pada pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melainkan juga mulai melirik pada perusahaan informasi teknologi (IT) asing seperti Facebook, Google, dan Twitter. Formulasi jenis pajak yang akan dikenakan pada perusahaan tersebut sedang dimatangkan.

Karakter perusahaan IT berbeda dengan perusahaan pada lazimnya. Ditjen Pajak tidak kehilangan akal bahwa pengenaan pajak bisa dalam bentuk PPh sebagai langkah awal. Namun, di mata pengamat perpajakan Danny Darussalam, mengenakan pajak berupa PPh dan pajak pertambahan nilai (PPN) pada perusahaan IT asing bukan persoalan gampang. Setidaknya pemerintah harus mencermati dua hal yang menjadi ketetapan umum.

Pertama , harus dilihat asal negara perusahaan yang akan dikenakan pajak. Apakah sudah ada tax treaty yakni perjanjian perpajakan diantara dua negara untuk menghindari pembayaran pajak berganda. Kedua, harus dipastikan perusahaan IT tersebut sudah memiliki bentuk usaha tetap (BUT). Apabila BUT belum ada, perusahaan tersebut tidak bisa dikenakan PPh.

Bukan hanya Indonesia yang menuntut pengenaan pajak terhadap perusahaan IT asing. Otoritas Prancis juga sedang dalam proses memaksa Google membayar pajak sebesar Rp23,6 triliun.

Sumber: koran-sindo.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: