Sandera Wajib Pajak

Richard Burton

Dosen FH Universitas Tarumanagara, Jakarta

Tindakan hukum menyandera Wajib Pajak (WP) yang dilakukan Ditjen Pajak di beberapa tempat merupakan langkah lazim yang dilakukan kepada penunggak pajak yang tidak patuh. Sebab, lebih dari puluhan triliun tunggakan pajak belum cair akibat perilaku WP yang tidak baik.

Menyandera WP merupakan langkah hukum yang mesti diapresiasi. Mengapa? Sejak diberlakukannya UU Penagihan Pajak No. 19 Tahun 1997 dan diubah tahun 2000 (UUPPSP), penyanderaan menjadi cara jitu mencairkan tunggakan pajak. Tetapi, masih cukup banyak WP kurang memahaminya. Sebab, WP kurang peduli atau memang tidak memahami makna sesungguhnya dari lembaga sandera. Padahal lembaga sandera sudah ada lebih dari 20 tahun sejak diberlakukannya UU PPSP.

Ketika WP punya utang pajak, konsekuensi hukumnya dilakukan penagihan dengan Surat Paksa. UU menyatakan Surat Paksa yang diterbitkan  kantor pajak memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum sama dengan  putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, Surat Paksa tidak dapat  diajukan banding dan Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan melakukan lelang atas barang milik Penanggung Pajak.

Bahkan, tindakan menagih utang pajak tidak terbatas sampai tahapan lelang. Pemblokirn rekening, Pencegahan ke Luar Negeri dan Penyanderaan merupakan lembaga hukum lain yang dapat dilakukan (Psl 17, Psl 29 dan Psl 33 UUPPSP). Tiga lembaga hukum tersebut perlu menjadi perhatian WP ketika diketahui masih memiliki utang pajak.

Kasus penyanderaan yang terjadi hendak menyatakan penegakan hukum pantas dilakukan bagi semua WP yang masih memiliki utang pajak serta memiliki itikad tidak baik dalam melunasi utang pajak. Syarat mutlak itikad tidak baik menjadi alasan penting dilakukannya sandera (gijzeling).

Yang menjadi pertanyaan mengapa pemerintah melakukan tindakan sandera? Bila diperhatikan, memang tujuan sandera untuk membuat malu WP dengan harapan yang bersangkutan atau pihak keluarganya mau melunasi utang pajak ke Negara. Penyanderaan umumnya dilakukan terhadap WP yang diketahui memiliki kemampuan melunasi utang pajak, namun tidak bersedia melunasinya.

Oleh karenanya, tindakan sandera dilakukan seselektif mungkin. Dari beberapa kasus sandera yang telah dilakukan pmerintah umumnya dilakukan atas utang pajak yang sudah berkekuatan hukum (inkracht) dan sepantasnya dilakukan penagihan pajak.

Memihak Keadilan

Menyandera WP merupakan upaya menegakan wibawa hukum pajak serta mencegah penyalahgunaan uang pajak yang seharusnya masuk ke kas Negara. Selain itu untuk mengatasi itikad buruk (bad faith) WP yang mampu/ kaya yang akan menyembunyikan hartanya.

Sejak diberlakukannya sistem self assessment yang memberikan kepercayaan kepada WP melakukan penghitungan dan pembayaran pajak sendiri, adalah wajar jika sandera menjadi penyeimbang dari keberlakuan sistem. Karena WP tidak mengindahkan kepercayaan yang diberikan UU.

Bahkan mungkin WP sengaja melanggar hukum guna mencari keuntungan. Jika itu yang terjadi bearti WP sengaja memanfaatkan kepercayaan dengan membayar pajak ‘semaunya sendiri’.

Oleh karenanya, perilaku menyimpang yang sengaja dilakukan akan menciderai rasa keadilan bagi WP yang menjalankan sistem  dengan benar. Hukum pajak mesti memihak pada keadilan dan memberi hukuman bagi perilaku WP yang menyimpang.

Pemberian sandera bagi WP merupakan hukuman karena adanya kekuasaan Negara. Sanksi hukum adalah bentuk perwujudan paling jelas dari kekuasaan Negara dalam pelaksanaan kewajiban untuk memaksakan ditaatinya hukum (Mochtar Kusumaatmadja 2009:43). Dijatuhkannya sanksi bisa mengakibatkan perampasan kebebasan (penjara), perampasan harta benda (penyitaa, perampasan kehormatan bahkan jiwa seseorang/hukuman mati).

Sebagai Negara hukum, penerapan sanksi berupa sandera, menjadi patut terus dilakukan sepanjang dilaksanakan sesuai proses dan tata cara yang diatur UU. Tegaknya hukum pajak adalah tegaknya Negara mendapatkan sumber pembiayaan dari pajak.

Adalah menjadi sangat bijak jika semua WP memahami peran pajak yang menjadi sumbe utama pembiayaan Negara. Dengan cara itu, tindakan sandera dapat dikesampingkan karena pajak milik kita bersama.

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: