ESDM Rekonsiliasi Pajak Penambang

CIKAMPEK. Sengketa pajak royalti perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi I, II, dan III terus berlanjut. Makanya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said angkat bicara.

Sudirman menyebut data sengketa pajak itu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hanya,

“Sebetulnya tidak persis tunggakan pajak. Yang terjadi itu ada perubahan sistem dari cash basis ke accrual,” ungkap dia, Jumat (24/6).

Seperti yang diberitakan KONTAN, BPK mencatat: ada 74 PKP2B yang menunggak: iuran tetap US$ 617,175, royalti Rp 3,06 triliun dan US$ 1,15 miliar, serta Pembagian Hasil Tambang (PHT) Rp 678,1 miliar dan US$ 167,16 juta. Adapun tunggakan Kontrak Karya US$ 1,1 juta untuk iuran tetap dan royalti US$ 19,8 juta.

Kata Sudirman, dalam pencatatan cash basis,  semua setoran royalti dari seluruh perusahaan dicatat dan siap disetorkan ke negara. Sementara accrual basis pemilihan siapa saja perusahaan yang harus dan tidak harus membayar.

“BPK sudah memberikan rekomendasi, nanti kami lakukan rekonsiliasi. Bila nanti tidak ketemu siapa yang punya kewajiban itu? Bukan karena penyimpangan, tapi administrasi,” katanya.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menyebut, tunggakan royalti itu mengganggu proses amandemen kontrak.

Di kontrak baru, Kementerian ESDM meminta tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan aturan berlaku.

“Artinya, tidak ada restitusi lagi, sementara di kontrak (kontrak PKP2B) ada. Makanya selesaikan di pengadilan,” tandasnya.

Pengamat Hukum Sumber Daya Alam Universitas Tarumanegara Ahmad Redi, menduga, pemegang PKP2B bersedia melakukan amandemen, asal tunggakan royalti atau iuran diputihkan.
Sebaliknya Pemerintah menginginkan tunggakan tetap dibayar dan amandemen pun tetap dilakukan. “Ini yang menghambat, sebab salah satu poin renegosiasi yaitu penerimaan negara, bukan menaikkan saja tapi juga memastikan kewajiban PKP2B diselesaikan,” kata dia.

Dia juga menilai, data-data soal adanya tunggakan pajak itu juga akan menjadi daya tawar baik bagi Kementerian ESDM maupun bagi perusahaan yang belum meneken amandemen kontrak.

Informasi yang diperoleh KONTAN menyebut bahwa data adanya tunggakan royalti yang melibatkan perusahaan-perusahaan jumbo itu memang sudah final.

Bahkan, data itu adalah data yang diberikan oleh Kementerian ESDM kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam koordinasi dan Supervisi bidang mineral dan batubara.

 

 

Sumber: KONTAN, 27 Juni 2016

Penulis : Pratama G,. Febrina R. I.

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: