Setelah program pengampunan pajak atautax amnesty usai, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan lebih gencar mengambil langkah penegakan hukum dengan menindak wajib pajak yang melanggar. Langkah penegakan hukum yang sedang berjalan adalah mengenakan denda pada wajib pajak yang ketahuan belum melapor hartanya dalam… Read More ›
Day: 24 November 2017
7 Wajib Pajak Sembunyikan Harta dan Kurang Bayar Pajak Rp 5,7 M
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengaku telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada tujuh Wajib Pajak (WP) yang belum ikut program pengampunan pajak (tax amnesty). Ketujuh WP ini terbukti memiliki harta kekayaan yang tidak dilaporkan dengan kekurangan… Read More ›
770 Ribu Wajib Pajak Sembunyikan Aset Mobil dan Rumah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus melakukan upaya penegakan hukum usai program pengampunan pajak. Penegakan hukum difokuskan pada wajib pajak yang tidak ikut pengampunan pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017. Direktur Penyuluhan Pelayanan da Hubungan… Read More ›
Revisi PMK DJP Fokus Penegakan Hukum Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165 Tahun 2017. Aturan ini sebagai revisi atas peraturan sebelumnya yakni PMK Nomor 118 Tahun 2016. Dalam revisi tersebut, pemerintah memberi kelonggaran bagi wajib pajak untuk menggunakan Surat… Read More ›
Tak ada pemeriksaan saat penilaian harta
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 118/2016 dengan PMK No 165/2017. Revisi beleid ini salah satunya memberi kesempatan kedua bagi Wajib Pajak (WP) peserta amnesti pajak ataupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya,… Read More ›
Pemerintah Telusuri Harta 770 Ribu Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menelusuri data harta kekayaan milik 770 ribu Wajib Pajak (WP) yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan, hal ini… Read More ›
Tak Bayar Pajak, Kemkominfo Bakal Blokir Airbnb?
Kehadiran layanan penginapan online Airbnb di beberapa daerah Indonesia, dinilai mulai memicu masalah. Salah satunya adalah persoalan pajak. Apalagi, Airbnb diduga belum membayar pajak. Padahal, seharusnya pemilik yang menyewakan properti (baik itu kamar, apartemen, kos) harus membayar pajak yang sama seperti hotel. Sebagai… Read More ›
BPJS Kesehatan tak mau tanggung 100% biaya medis
JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus berupaya mencari jalan untuk mengatasi defisit keuangannya. Yang terbaru, BPJS Kesehatan berencana untuk melibatkan peserta untuk mendanai biaya perawatan (cost sharing) untuk penyakit yang butuh perawatan medis lama dan berbiaya tinggi (katastropik)… Read More ›
Sofjan Wanandi: Jokowi Tunjuk Robert Pakpahan Jadi Dirjen Pajak
Tim Ahli Wakil Presiden RI Sofjan Wanandi memastikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk langsung Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak baru menggantikan Ken Dwijugiasteadi. Masa tugas Ken memang akan berakhir pada 1 Desember 2017. Sofyan bercerita, semula terdapat beberapa kandidat yang… Read More ›
Jokowi Tunjuk Robert Pakpahan sebagai Dirjen Pajak
Presiden Joko Widodo menunjuk Robert Pakpahan sebagai pengganti Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi yang akan memasuki masa pensiun 1 Desember 2017. Hal tersebut dibenarkan oleh lingkaran Istana Kepresidenan, Ketua Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi. Dia mengungkapkan, Robert… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 