Hari: 2 April 2018

Utang Indonesia Semakin Menumpuk

Indonesia terus menumpuk utang. Bukan cuma utang pemerintah dan bank sentral yang menggunung, tapi juga utang swasta. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, per Januari 2018, utang luar negeri Indonesia mencapai US$ 357,55 miliar, setara Rp 4.916 triliun dengan kurs Rp… Read More ›

Penjualan Ban Menggelinding Perlahan

Maraknya ban impor masih jadi hambatan penjualan. JAKARTA. Produsen ban dalam negeri tak berani mematok target penjualan terlalu tinggi di tahun ini. Maraknya ban impor, di tengah biaya produksi yang melonjak menjadi tantangan bagi produsen. Apalagi setelah terbitnya Peraturan Menteri… Read More ›

Ada amnesti pajak di balik crossing saham

JAKARTA. Belakangan ini transaksi tutup sendiri alias crossing saham dengan nilai fantastis turut mewarnai perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Aksi teranyar berlangsung pada Kamis (29/3) lalu. Kala itu, ada transaksi crossing saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) senilai… Read More ›

Tiga Kemudahan Pengembalian Pajak

JAKARTA. Sejumlah insentif fiskal terutama perpajakan dan kepabeanan akan digelontorkan pemerintah. Tidak hanya memberikan kemudahan dalam mendapatkan insentif tax holiday, pemerintah juga mengaku akan mempercepat proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak. Kemudahan restitusi pajak akan dilakukan dalam tiga bentuk. Pertama, dari… Read More ›

Jangan sampai tax holiday sekadar april mop

JAKARTA. Apakah pembebasan pajak (tax holiday) sekadar April Mop? Yang terang, pengusaha masih meragukan janji insentif pajak tersebut. Sebelumnya, pemerintah berjanji memperluas dan mempermudah pemberian pembebasan pajak atau tax holiday. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan sudah meneken Peraturan Menteri… Read More ›

Wajib Identitas Non NPWP

DIREKTORAT Jenderal Pajak menunda pemberlakuan aturan yang mewajibkan Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak memiliki NPWP memberikan informasi atau identitasnya saat bertransaksi. Penundaan diatur melalui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-09/PJ/2018 pada t… Read More ›

Industri Minta Insentif Pajak Minyak Goreng Kemasan

JAKARTA. Produsen minyak goreng dalam negeri meminta pemerintah memberikan insentif untuk harga minyak goreng kemasan. Insentif berupa pajak ditanggung pemerintah (PPN DTP) diharapkan bisa menurunkan harga minyak goreng kemasan sehingga bisa bersaing dengan minyak goreng curah. Menurut para pengusaha, saat… Read More ›