Author Archives
-
Aturan Penyederhanaan Tata Niaga Impor Segera Dirilis, Cek Isinya
Pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan penyederhanaan tata niaga impor dengan menggeser area pemeriksaan barang impor yang masuk kategori larangan terbatas (lartas). Jika sebelumnya seluruh barang kategori lartas di periksa di wilayah kepabeanan (border) seperti pelabuhan, kini sebagian akan diperiksa di luar wilayah kepabeanan… Read More ›
-
BKPM: Investor ingin ada kepastian insentif pajak di depan
Sejak direvisi pada 2015 lalu, insentif pajak, baiktax allowance dan tax holiday kian sepi peminat. Berdasarkan catatan Ditjen Pajak, sampai sekarang yang memanfaatkan tax allowance sebanyak 138 wajib pajak. Sementara tax holiday hanya 5 wajib pajak. Di 2017, hanya sembilan WP terima tax allowance. Sebaliknya, tak ada perusahaan… Read More ›
-
Kotamobagu, Daerah Pertama Serahkan SPT Tahun 2017
Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara menghadiri kegiatan Pekan Panutan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2017 di Kantor Pajak Kotamobagu, Sulawesi Utara. Didampingi Komandan Kodim (Dandim) 1303 Bolmong, Letkol Inf. Sampang Sihotang, Kepala Kejaksanaan Negeri (Kajari) Kotamobagi, Dasplin serta… Read More ›
-
KPK dan Ditjen Pajak Kerja Sama Tingkatkan Angka Kepatuhan Pajak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sepakat meningkatkan kepatuhan bagi para wajin pajak di Indonesia. “Banyak yang didiskusikan tetapi ada niat kesepakatan untuk bekerja sama memastikan tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia meningkat. Apakah itu “sharing information”,… Read More ›
-
Bersama Ditjen Pajak KPK Bakal Bentuk Satgas Pengawal Perpajakan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) pengawal perpajakan. Rencana pembentukan satgas tersebut sudah dibahas bareng Dirjen Pajak, Robert Pakpahan. “Ya akan ada satgas bersama untuk bekerjasama,” kata Robert usai rapat bersama dengan pimpinan KPK, di Gedung… Read More ›
-
KPK dan Ditjen Pajak Bentuk Tim Pengawal Pajak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan membentuk tim Satgas Pengawal Perpajakan. Tim dibentuk untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pajak khususnya di sektor perkebunan, kelapa sawit, dan pertambangan. “Di balik ini semua bagaimana pajak bisa meningkatkan kesejahteraan… Read More ›
-
Driver Online Tak Menolak Permenhub 108, tapi…
Ketua Umum Asosiasi Driver Online, Christiansen FW, menyatakan pihaknya tidak menolak Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 (Permenhub 108) tentang taksi online. Para driver hanya meminta bantuan untuk memenuhi persyaratan. “Awalnya memang driver menolak tapi kemudian setelah diterima oleh Menteri Perhubungan, yang… Read More ›
-
Organda lindungi taksi online jika berizin
Angkutan berbasis daring yang telah mengurus izin sesuai Permenhub 108 tahun 2017 bisa bergabung dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan mendapat perlindungan jika terjadi masalah. “Harusnya angkutan daring ini mengurus semua izin dulu salah satunya berbadan hukum, masuk Organda baru… Read More ›
-
Pengamat: Isi Permenhub 108 Sudah Tepat Kok Ditolak
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek mendapat penolakan dari sejumlah pengemudi taksi berbasis aplikasi. Padahal, Permen tersebut diterbitkan demi adanya kejelasan status hukum mereka. “Banyak mau diatur karena perlu kejelasan. Nah,… Read More ›
-
Sama-sama Penerimaan, Ini Dia Perbedaan DBHCHT dan Pajak Rokok
Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) dan pajak rokok ternyata memiliki perbedaan. Peneliti Puslit Badan Keahlian DPR RI, Rohani Budi Prihatin menjelaskan, DBHCHT merupakan penerimaan cukai yang dibagihasilkan kepad daerah penghasil cukai rokok dan pertanian tembakau. “Besarannya 20… Read More ›