Author Archives
-
Perihal pajak e-commerce, pebisnis minta uji publik terlebih dulu
Rencana Kementerian Keuangan perihal regulasi pajak ke pelaku usaha online (e-commerce) dinilai perlu dilakukan uji publik. Oleh karena itu, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan uji publik atas rancangan regulasi pajak toko online. Hingga saat… Read More ›
-
Pemerintah sanggupi aturan pajak e-commerce tanpa mengacu ke PP 46/2013
Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak. Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA – Indonesian E-Commerce Association memberikan beberapa poin usulan idEA… Read More ›
-
e-Commerce Belum Jadi Tempat Jualan Online Paling Favorit
Selain melalui platform e-commerce, seperti marketplace, iklan baris, dan lainnya, transaksi jual beli online juga kerap dilakukan di media sosial. Dari hasil Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA), ditemukan fakta bahwa Facebook menjadi media sosial favorit masyarakat Indonesia. Facebook menjadi urutan nomor… Read More ›
-
idEA Tuntut Jual Beli Online di Media Sosial Dikenakan Pajak
Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mengkritik aturan pajak yang tengah dibahas pemerintah karena hanya menyasar jual beli online dengan basis platform market place. Mereka ingin pemerintah menciptakan keadilan dalam beleid tersebut dengan menerapkan pajak serupa untuk jual beli online di media sosial. Ketua… Read More ›
-
Penjual Barang di Media Sosial Haruskah Dikenai Pajak?
Aturan pengenaan pajak terhadap pedagang online (e-commerce) masih dalam pembahasan pemerintah. Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia (Idea) Aulia E Marinto meminta pemerintah untuk berlaku adil jika ingin menerapkan aturan tersebut temasuk memungut pajak dari penjual atau seller di media sosial. Menurutnya, saat ini tidak sedikit para… Read More ›
-
Pemberlakuan Pajak, Asosiasi Minta Perlakuan yang Sama ke Sosial Media
Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta pemerintah dapat menjamin level playing field atau perlakuan yang sama terhadap pemberlakuan pajak yang akan ditetapkan sebesar 0,5 persen. Pemberlakuan sama bukan hanya dikenakan ke pelaku usaha e-commerce yang berbisnis di marketplace, tapi juga yang… Read More ›
-
Pengamat Nilai Penurunan Pajak Pertalite Bentuk Pertanggung Jawaban kepada Masyarakat
Persoalan penurunan pajak pertalite hingga 5 persen yang disetujui pihak pemerintah dinilai sebagai responsibility dari pemerintah, bahwa pihak pemerintah bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Riau (UR), Hasanuddin mengatakan, selama pajak berada di angka 10 persen, pihak pemerintah harus transparan, dan berada… Read More ›
-
Gelar Razia Kendaraan, UPPD Sanggau Kembali Sasar Wajib Pajak
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Sanggau berkerjasama dengan Sat Lantas Polres Sanggau, POM, Dishub Sanggau, Satpol PP menggelar razia dengan sasaran wajib pajak di Jl Jenderal Sudirman, Kabupaten Sanggau, Selasa (30/1/2018). “Sasaran razia ini berkenaan dengan pajak kendaraan bermotor,… Read More ›
-
OCBC NISP Luncurkan Layanan Pendukung Laporan Pajak
PT Bank OCBC NISP Tbk meluncurkan layanan Data Pendukung Laporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). Layanan ini adalah salah satu solusi untuk memudahkannasabah individu maupun nasabah bisnis dalam melaporkan pajaktahun 2018. Ka Jit, Head of Individual Customer Solutions Bank OCBC NISP, mengatakan, layanan Data Pendukung… Read More ›
-
Tokopedia Minta RPMK Pajak E-Commerce Diperjelas
Head of Public Policy Tokopedia, Sari Kacaribu menyarankan agar pemerintah memperjelas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perpajakan Pelaku Usaha Perdagangan Berbasis Elektronik (E–Commerce). “Sampai itu pun belum jelas, apa per transaksi atau per totalnya. Itu sama sekali kita… Read More ›