Author Archives
-
Dua RUU Terkait Perpajakan Akan Diselesaikan oleh DPR
Dua buah rancangan undang-undang (RUU) mengenai perpajakan sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR, yang dianggap memiliki arti penting bagi kepentingan nasional. Seperti disampaikan Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Golkar, yang pertama adalah RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara… Read More ›
-
Amandemen RUU Perpajakan Mendesak
Amandemen Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) mendesak dilaksanakan. Sebab, perubahan tersebut sebagai salah satu persyarat mereformasi penerimaan negara yang dalam satu dekade terakhir selalu gagal mencapai target. Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, Tunjung… Read More ›
-
Tuntaskan Revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan
Penerimaan perpajakan yang selalu berada di bawah target selama satu dekade terakhir membutuhkan pembenahan menyeluruh. Pembenahan dapat dilaksanakan dengan mengamendemen atau merevisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang saat ini dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR. Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan Direktorat… Read More ›
-
Golkar Dorong Pembentukan Badan Penerimaan Pajak
Pembentukan Badan Penerimaan Pajak (BPP) kembali didesak Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Fraksi Golkar di DPR, M. Misbakhun, menilai penting adanya badan yang terpisah dari Kementerian Keuangan itu. Menurut Misbakhun, keseluruhan reformasi di dalamnya termasuk bagaimana mendirikan BPP secara mandiri. Sehingga… Read More ›
-
Keberadaan Badan Penerima Pajak Dinilai Kebutuhan Mendesak
Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun berpendapat keberadaan Badan Penerimaan Pajak (BPP) merupakan kebutuhan yang mendesak. Pasalnya, reformasi bukan hanya di bidang aturan-aturan semata, tapi juga di bidang institusinya. “Kalau instrumen institusi yang kita betulkan. Tetapi, kalau software kita perbaiki,… Read More ›
-
Kadin Minta PP Nomor 36 Tahun 2017 Diperjelas
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani menyatakan pihaknya ingin ada penjabaran lebih jelas terkait penghitungan nilai harta bersih yang diatur dalam PP No 36/2017 pasal 5 ayat 2. Dalam amnesti pajak, nilai harta bersih dihitung… Read More ›
-
Ditjen Pajak: Ini Bukan Tax Amnesty Jilid II
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan tidak ada pengampunan pajak (tax amnesty) jika jilid II. Revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 118 tahun 2016 tentang tax amnesty hanya untuk memberikan kemudahan bagi peserta maupun wajib pajak (WP) yang tidak ikut tax… Read More ›
-
DJP: Tidak Ada Pengampunan Pajak Jilid II
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan tidak ada program amnesti pajak jilid II, karena pelaksanaan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 berbeda dengan UU Pengampunan Pajak. Keterangan pers tertulis Humas DJP yang diterimaAntara di Jakarta, Selasa, menyatakan penegasan perlakuan perpajakan dalam… Read More ›
-
Ditjen Pajak Tegaskan Tak Ada Pengampunan Pajak Jilid II
Pemerintah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak yang memiliki harta yang belum dilaporkan baik dalam SPT Tahunan 2015 maupun dalam Surat Pernyataan Harta, untuk secara sukarela mengungkapkan sendiri harta tersebut dengan membayar pajak penghasilan final sesuai tarif. Kesempatan tersebut tertuang dalam perubahan Peraturan… Read More ›
-
Sri Mulyani: Venezuela Terancam Bangkrut, RI Waspada
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani angkat bicara mengenai keputusan lembaga pemeringkat dunia, Standard & Poor (S&P) menetapkan Venezuela gagal bayar utang senilai US$ 200 juta. Kondisi tersebut diyakini tidak akan berdampak langsung terhadap Indonesia, meski harus tetap waspada. “Venezuela dampak… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 