Author Archives
-
Masa Krusial Anggaran Negara Kelihaian aparat pajak memenuhi target kenaikan pajak Rp 104,6 triliun menjadi Rp 1.484,6 triliun menjadi kunci APBN-P 2015
JAKARTA. Beleid anggaran negara 2015 menghadapi masa krusial. Pemerintah berniat menggelar proyek-proyek besar yang membutuhkan anggaran ekstra besar. Di sisi lain, sumber utama pemasukan anggaran negara bertumpu pada setoran pajak dan cukai. Persoalannya, berbagai hambatan mengadang dan bakal menghambat pengejaran… Read More ›
-
Menyikapi Harta Kandidat Ditjen Pajak
Hasil penelitian harta calon Dirjen Pajak yang dilakukan KPK dan PPATK atas permintaan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Dirjen Pajak perlu dimanfaatkan dengan lebih arif oleh Pansel. Hal tersebut sebaiknya hanya dimanfaatkan untuk mengetahui apakah sang kandidat sudah sepenuhnya mematuhi Kode… Read More ›
-
Pajak menjadi tumpuan anggaran
JAKARTA. Jika tidak ada aral melintang, pemerintah akan menyerahkan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2015 ke DPR Jumat ini (16/1). Dalam RAPBN-P 2015 ini, ada sejumlah perubahan besar yang dilakukan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)… Read More ›
-
Kejar setoran, tarif cukai siap dikatrol
JAKARTA. Kementerian Keuangan telah mengusulkan kenaikan target penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 10 triliun dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015. Jadi, penerimaan bea dan cukai tahun ini dipatok di angka Rp 188,3 triliun, lebih tinggi… Read More ›
-
Perencana Keuangan Terseret Kasus Penggelapan
JAKARTA. Perencana Keuangan kondang, Esther Lisawati Soemarto diduga ikut terseret kasus dugaan penggelapan dana milik PT Grandpuri Permai (GPP), pemilik hotel Hillside Jakarta. Selain Lisa, kasus ini juga menyeret Andri Rukminto, Direktur Utama Inti Kapital Sekuritas, nama baru AAA Sekuritas…. Read More ›
-
Pemerintah Masih Gondok Draf Perpres Pengelola Ditjen Pajak
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengusulkan kepada pemerintah untuk diberikan kewenangan khusus menjalankan institusinya. Kini, DJP tengah menunggu payung hukum yang digodok pemerintah terkait kewenangan khusus tersebut. DJP menilai, kewenangannya saat ini sangat terbatas. Padahal, DJP diberi target besar… Read More ›
-
PBB Migas Tahap Eksplorasi Dibebaskan
JAKARTA. Sulitnya Indonesia mendongkrak produksi minyak dan gas bumi (migas), membuat negeri ini “kecanduan” impor migas. Tidak ingin kondisi ini berlanjut, pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif untuk meningkatkan produksi (lifting) migas. Insentif itu berupa pembebasan pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB)… Read More ›
-
DJP Gelar Perkara 11 Pengemplang Pajak
JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan melakukan gelar perkara terhadap 11 wajib pajak (WP) yang terancam sanksi gijzeling (sandera badan), Senin (12/1). Gelar perkara dilakukan dihadapan pihak Kepolisian dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham). Pelaksana Tugas… Read More ›
