Perpres DNI keluar membuka kesempatan investor asing di sejumlah sektor JAKARTA. Akhirnya pemerintah resmi merilis bidang usaha yang masuk Daftar Negatif Investasi (DNI). Aturan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka… Read More ›
berita pajak
Perlu Dorongan Fiskal
BELEID moneter melalui pelonggaran rasio loan to value (LTV) dinilai belum mampu mendorong pertumbuhan kredit. Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, tidak hanya dari sisi moneter, efektivitas kebijakan moneter melalui pelonggaran LTV juga perlu dorongan sisi fiskal. Salah satu cara… Read More ›
Jokowi Lobi Penghentian Pajak CPO Prancis
JAKARTA. Sejumlah isu dibawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya Jepang, pekan ini, mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi G-7 di Jepang. Tim komunikasi Presiden Jokowi mengangkat isu pajak sawit yang diberlakukan Pemerintah Prancis. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Francois Hollande,… Read More ›
BI Berharap Pelonggaran Kredit Properti Dorong Pertumbuhan
JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mengaku kebijakan pelonggaran rasio loan to value (LTV) atau financing to value (FTV) untuk kredit properti dan kendaraan bermotor sejak pertengahan tahun lalu tidak bisa mendorong kenaikan kredit perbankan. Pada tahun ini, BI berharap kebijakan yang… Read More ›
Kemkominfo vs Kemkeu Soal Data Kartu Kredit
Kemkominfo ingin melindungi data kredit lewat RUU Perlindungan Data Pribadi JAKARTA. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tengah menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi. Dengan demikian, RUU ini berpeluang membatalkan ketentuan di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang… Read More ›
Investasi Pabrik Minuman Beralkohol Tetap Haram
Pemerintah tetap menutup investasi baru untuk investasi minuman beralkohol di Indonesia JAKARTA, Pemerintah mempertahankan industri minuman beralkohol sebagai bidang usaha tertutup alias haram untuk investasi baru. Tak hanya asing, investor domestic juga dilarang masuk bisnis ini. Keputusan tersebut tertuang dalam… Read More ›
DJP Minta Pengguna Kartu Kredit Tak Khawatir
KEWAJIBAN perbankan penyedia layanan kartu kredit untuk memberikan data kartu kredit nasabahnya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mulai berlaku efektif per akhir Mei 2016 ini. Meski begitu, para pemilik kartu kredit sampai saat ini masih tidak terima jika data… Read More ›
Tarif Tebusan Tax Amnesty Diubah Jadi Dua Tingkat
JAKARTA. Pemerintah akhirnya setuju untuk mengubah tarif tebusan pengampunan pajak atau tax amnesty. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasetiadi mengatakan, skema tarif berubah menjadi hanya dua tahap. Tadinya, dalam draft Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty disebutkan tarif tebusan ada tiga tahap… Read More ›
Pajak & Kartu Kredit
Kewajiban perbankan penyedia layanan kartu kredit untuk melaporkan data nasabahnya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan berlaku efektif mulai 31 Mei 2016 nanti. Aturan mainnya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 Tahun 2016 tentang Rincian Jenis Data dan… Read More ›
Efek Paket Diharapkan Dorong Ekonomi Kuartal II
Jakarta. Di saat banyak pihak meragukan pertumbuhan ekonomi bisa 5% tahun ini, pemerintah yakin 12 paket kebijakan ekonomi yang sudah ditelurkannya sejak akhir tahun lalu akan terasa di kuartal II 2016 saat ini. Efeknya, pertumbuhan ekonomi di kuartal II lebih… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 