Karpet Merah bagi Investor Asing

Perpres DNI keluar membuka kesempatan investor asing di sejumlah sektor

JAKARTA. Akhirnya pemerintah resmi merilis bidang usaha yang masuk Daftar Negatif Investasi (DNI). Aturan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 12 Mei 2016.

Seperti pernah diumumkan pemerintah, ada 350 bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Pemerintah juga mencadangkan 145 bidang usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK).

Dalam aturan baru itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah bidang usaha yang sebelumnya tertutup untuk investor asing, seperti bisnis pembuatan film, pertunjukan film, dan pengedaran film. Sebelumnya, 100% bisnis tersebut hanya untuk modal dalam negeri.

Di sektor perdagangan, pemerintah juga membuka masuknya investor asing maksimal 57%, dari sebelumnya 100% modal dalam negeri, untuk departement store dengan luas lantai penjualan 400 m2 sampai 2.000 m2. Di sektor kesehatan, pemerintah juga membuka kesempatan pemodal asing masuk di bisnis rumah sakit maksimal 67%. Untuk pemodal dari ASEAN, kepemilikan asing di bisnis rumah sakit lebih tinggi 70%.

Di bidang industri, pemerintah mengubah aturan kepemilikan asing di industri crumb rubber. Jika sebelumnya untuk bidang usaha ini harus mendapatkan rekomendasi Kementerian Pertanian, diganti menjadi rekomendasi Kementerian Perindustrian. Namun diwajibkan pemenuhan bahan baku paling kurang 20% dari kapasitas produksi harus berasal dari kebun karet sendiri. Pemenuhan kebutuhan bahan baku maksimal 80% dengan pola kemitraan.

Sedangkan untuk bisnis hotel, pemerintah membuka porsi asing lebih besar. Jika sebelumnya kepemilikan asing di hotel bintang satu, dua dan non bintang sebesar 51%, naik menjadi 67%.

Ditunggu investor

Aturan baru ini bisa menjadi peluang bagi pemodal asing untuk masuk ke pasar dalam negeri. Sebab dengan berlakunya Perpres Nomor 44/2016 ini, peraturan sebelumnya yakni Perpres Nomor 39/2014 dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebelumnya dalam aturan lama, ada 16 bidang dan 223 bidang usaha yang tertutup atau terbuka dengan syarat.

Aturan DNI ini menjadi bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid X yang diumumkan pemerintah pada 11 Februari 2016. Revisi aturan DNI bertujuan untuk meningkatkan investasi baik penanaman modal modal asing (PMA). Aturan ini juga untuk meningkatkan perlindungan UMKMK, serta untuk meningkatkan daya saing menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).

Kepala Badan Koordinaso Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani dalam keterangan persnya mengatakan hadirnya Perpres DNI diharapkan dapat memberikan kepastian bagi calon investor. Dia juga berharap beberapa investor yang selama ini telah menyatakan rencananya untuk melakukan investasi di Indonesia akan segera merealisasikan minatnya.

“Investor-investor di bidang coldstorage, sektor film, industri farmasi merupakan sektor-sektor utama yang selama ini masih wait and see. Diharapkan dengan DNI yang baru ini, mereka bisa segera merealisasikan minatnya,” ujar Franky, Selasa (24/5).

Sumber: Harian Kontan 25 Mei 2016

Penulis : Muhammad Yazid

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: