Pemerintah obral insentif dalam bentuk pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) atas bunga, dan sanksi denda terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran dalam tindak pidana perpajakan. Ketentuan tersebut termaktub di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha yang… Read More ›
BKF
Sri Mulyani Makin Boros Umbar Belanja Pajak, Tahun 2019 Capai 257 Triliun
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengestimasikan nilai belanja perpajakan atau tax expenditure pada 2019 mencapai Rp257,2 triliun atau sekitar 1,62 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan jumlah tersebut meningkat 14,24 persen dari nilai belanja… Read More ›
Realisasi Investasi dari Penerima Tax Holiday Baru 2 Persen
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mencatat realisasi komitmen investasi oleh penerima fasilitas tax holiday baru sebesar Rp27,15 triliun. Artinya, investasi yang direalisasikan baru sekitar 2 persen dari total rencana investasi yang mencapai Rp1.261,2 triliun. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Kemenkeu… Read More ›
Pantas Ekonomi Lesu, Duit Orang Tajir RI ‘Nganggur’ Rp 373 Triliun
Orang-orang tajir di Indonesia ternyata tengah mengunci rapat uangnya di bank. Mereka ogah berbelanja. Pantas saja roda ekonomi masih lesu. Ada ketidakseimbangan dalam data perbankan nasional saat ini. Jumlah dana pihak ketiga (DPK) di perbankan semakin menggunung, sementara pertumbuhan kredit… Read More ›
Galau Pemerintah Pusat Intervensi Pajak Daerah dalam UU Cipta Kerja
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat kembali menyelipkan ketentuan terkait kewenangan pemerintah dalam pengaturan pajak dan retribusi daerah dalam Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah dalam rangka kebijakan fiskal nasional untuk… Read More ›
Dorong Pengadaan Vaksin, Sri Mulyani Bagikan Diskon Pajak hingga 300 Persen
Pemerintah memberikan super tax deduction hingga 300 persen kepada wajib pajak yang melakukan penelitian dan pengembangan (Litbang). Salah satunya, bagi wajib pajak (wp) yang bergerak di bidang farmasi. Mekanisme pengurangan penghasilan bruto tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.153/PMK.010/2020 yang… Read More ›
Pemerintah Bakal Tinjau Ulang Rezim Pengecualian Pajak dan PPh Final
Pemerintah berencana meninjau ulang kebijakan pemajakan di sektor pertanian dan konstruksi yang dinilai kurang mencerminkan keadilan. Padahal sektor pertanian dan konstruksi memiliki kontribusi yang cukup besar dalam struktur produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Pada tahun 2019 lalu, misalnya, sektor… Read More ›
Anak Buah SMI Buka Daftar Sektor yang Tak Optimal Bayar Pajak
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan sejumlah sektor belum optimal dalam menyetor pajak kepada negara. Padahal, porsinya kepada Produk Domestik Bruto (PDB) cukup besar. “Di sinilah kalau kami ingin reformasi sektor perpajakan, kontribusi sektoral harus dipelajari, pertimbangkan,… Read More ›
Omnibus Law Bakal Gerus Penerimaan Pajak
Kementerian Keuangan mengakui jika UU Omnibus Law Cipta Kerja bakal menggerus penerimaan perpajakan maupun rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sebab, pemerintah memberikan sejumlah insentif melalui UU Cipta Kerja. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menuturkan Kementerian Keuangan telah mengantisipasi penurunan penerimaan… Read More ›
Klaster Perpajakan Manjakan Konglomerat, Bagaimana Nasib Penerimaan Negara?
Relaksasi pajak yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) memberi karpet merah kepada para konglomerat. Pemerintah mengakui jika kebijakan ini berpotensi menggerus penerimaan pajak. Kendati demikian, pemerintah cukup optimis kebijakan ini akan mendatangkan penerimaan pajak yang didapatkan dari meningkatnya aktivitas… Read More ›
