Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menginformasikan bahwa Program Pengungkapan Sukarela (PPS) akan kembali dilanjutkan dengan beberapa kebijakan lanjutan pada 2023 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu saat melakukan rapat kerja dengan Banggar DPR hari ini…. Read More ›
Pemerintah obral insentif dalam bentuk pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) atas bunga, dan sanksi denda terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran dalam tindak pidana perpajakan. Ketentuan tersebut termaktub di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha yang… Read More ›
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengestimasikan nilai belanja perpajakan atau tax expenditure pada 2019 mencapai Rp257,2 triliun atau sekitar 1,62 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan jumlah tersebut meningkat 14,24 persen dari nilai belanja… Read More ›
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mencatat realisasi komitmen investasi oleh penerima fasilitas tax holiday baru sebesar Rp27,15 triliun. Artinya, investasi yang direalisasikan baru sekitar 2 persen dari total rencana investasi yang mencapai Rp1.261,2 triliun. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Kemenkeu… Read More ›
Orang-orang tajir di Indonesia ternyata tengah mengunci rapat uangnya di bank. Mereka ogah berbelanja. Pantas saja roda ekonomi masih lesu. Ada ketidakseimbangan dalam data perbankan nasional saat ini. Jumlah dana pihak ketiga (DPK) di perbankan semakin menggunung, sementara pertumbuhan kredit… Read More ›
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat kembali menyelipkan ketentuan terkait kewenangan pemerintah dalam pengaturan pajak dan retribusi daerah dalam Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah dalam rangka kebijakan fiskal nasional untuk… Read More ›
Pemerintah memberikan super tax deduction hingga 300 persen kepada wajib pajak yang melakukan penelitian dan pengembangan (Litbang). Salah satunya, bagi wajib pajak (wp) yang bergerak di bidang farmasi. Mekanisme pengurangan penghasilan bruto tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.153/PMK.010/2020 yang… Read More ›
Pemerintah berencana meninjau ulang kebijakan pemajakan di sektor pertanian dan konstruksi yang dinilai kurang mencerminkan keadilan. Padahal sektor pertanian dan konstruksi memiliki kontribusi yang cukup besar dalam struktur produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Pada tahun 2019 lalu, misalnya, sektor… Read More ›
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengungkapkan sejumlah sektor belum optimal dalam menyetor pajak kepada negara. Padahal, porsinya kepada Produk Domestik Bruto (PDB) cukup besar. “Di sinilah kalau kami ingin reformasi sektor perpajakan, kontribusi sektoral harus dipelajari, pertimbangkan,… Read More ›
Kementerian Keuangan mengakui jika UU Omnibus Law Cipta Kerja bakal menggerus penerimaan perpajakan maupun rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sebab, pemerintah memberikan sejumlah insentif melalui UU Cipta Kerja. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menuturkan Kementerian Keuangan telah mengantisipasi penurunan penerimaan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 