Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan emas batangan dan emas granula mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut. Hal itu berbeda dengan emas perhiasan yang dipungut PPN. Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pemberian fasilitas… Read More ›
BKP
Mengenal Istilah Faktur Pajak Digunggung dalam Sistem Pemungutan PPN
Dalam sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, seorang pengusaha kena pajak (PKP) wajib menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN. Faktur pajak dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). Artinya, ketika… Read More ›
Pemerintah Bakal Pungut Pajak untuk Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, hingga Token Listrik
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja mengeluarkan aturan terkait penghitungan dan pemungutan pajak untuk penghasilan atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, hingga voucher. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 dan berlaku mulai 1 Februari 2021. “Bahwa… Read More ›
Batu Bara Kena PPN 10%, PLN Kena Imbasnya!
Batu bara resmi menjadi Barang Kena Pajak (BKP) yang penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai 2 November 2020, sesuai dengan mandat Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tepatnya Pasal 112. Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batu Bara Direktorat Jenderal… Read More ›
Bocoran Aturan Turunan UU Cipta Kerja yang Hapus Berbagai Pajak
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster perpajakan, bakal segera dirilis. Dengan demikian wajib pajak akan beradaptasi dengan aturan terbaru. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah membocorkan berbagai kebijakan di klaster tersebut. Kebijakan itu juga sudah… Read More ›
Sri Mulyani sebut kepastian perpajakan penting bagi dunia usaha
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kepastian perpajakan penting bagi dunia usaha. Makanya pemerintah melakukan reformasi pajak dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Kepastian perpajakan merupakan suatu hal yang penting bagi dunia dan kita betul-betul… Read More ›
Faktur pajak dibuat sederhana untuk mempermudah pembayaran pajak
Pemerintah membolehkan wajib pajak bisa hanya mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pembeli dalam hal faktur pajak. Hal ini dinilai dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Ketentuan tersebut sebagaimana klaster perpajakan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun… Read More ›
UU Cipta Kerja jadi senjata Sri Mulyani untuk mencegah penghindaran pajak
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan upaya penghindaran pajak dapat dicegat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebab, beleid sapu jagad untuk investasi itu juga mengandung klausul perpajakan. Dalam hal perpajakan, UU Cipta Kerja mengatur ulang… Read More ›
Batubara jadi barang kena pajak di UU Cipta Kerja, begini penjelasannya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan, mulai tanggal 2 November 2020, batubara merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang atas penyerahannya terutang PPN sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Ketentuan Pasal 4A UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan… Read More ›
Apa saja reformasi pajak yang diatur dalam UU 2/2020 dan UU Cipta Kerja?
Di tengah pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap menjalankan reformasi pajak. Tujuannya untuk menggairahkan investasi, peningkatan kepatuhan hukum wajib pajak, hingga perluasan basis pajak. Reformasi pajak 2020 tertuang dalam dua beleid. Pertama,… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 