Keraguan menghinggapi sebagian pihak yang menilai mengapa Undang-undang Cipta Kerja cepat disahkan. Padahal, esensinya bukan soal waktu tetapi apakah produk hukum itu sangat diperlukan. Ketika UU Cipta Kerja diputuskan, tak tertutup kemungkinan muncul keraguan dalam memutuskannya. Itu sebabnya, Derrida (1930-2004)… Read More ›
cipta kerja
Sri Mulyani Sebut UU Cipta Kerja Buat Masyarakat Makin Mudah Berusaha
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Undang-undang Cipta Kerja dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Menurutnya, dengan omnibus law tersebut, masyarakat akan semakin mudah berusaha, sehingga dapat lebih cepat menggerakkan ekonomi. “Memberi kesempatan rakyat untuk berusaha secara mudah,”… Read More ›
Omnibus Law Cipta Kerja Tak Bebaskan TKA dari Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan UU Omnibus Law Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) tak membebaskan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari kewajiban pajak. Namun, memang, pemerintah memberi insentif bagi pekerja asing dengan keahlian tertentu. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan pemerintah… Read More ›
Ingat-Ingat! Ini 4 Poin Penting Soal Perpajakan di UU Cipta Kerja
Pemerintah akhirnya menyisipkan aturan perpajakan di dalam UU Cipta Kerja dengan alasan bahwa aturan pajak yang dimasukan dimaksudkan dalam rangka mendukung investasi. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa semula klaster perpajakan yang diatur dalam Omnibus Law Ciptaker memang menjadi bagian dalam Omnibus… Read More ›
Wah! Substansi Intervensi Pajak dan Retribusi Daerah Dihapus dari UU Omnibus Law
Pemerintah dan DPR menghapus substansi terkait kebijakan fiskal nasional (KFN) dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah diparipurnakan pada Senin, 5 Oktobet 2020 lalu. Dikutip dari draf tersebut, Senin (12/10/2020), jumlah halaman dalam RUU yang beredar terbaru… Read More ›
Pemerintah batal intervensi pajak daerah dan retribusi daerah di UU Cipta Kerja
Pemerintah pusat mengabarkan batal mencantumkan pasal terkait intervensi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih mengkaji lebih jauh terkait… Read More ›
Daftar Objek Pajak Bebas PPh di Omnibus Law Cipta Kerja
Pemerintah menambah daftar objek pajak yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh). Hal itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Mengutip draf Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah mengubah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas… Read More ›
Stafsus Sri Mulyani Sebut Shortfall Pajak Akan Terjadi Karena UU Cipta Kerja
Relaksasi pajak penghasilan dalam Undang Undang Cipta Kerja diperkirakan akan membuat penerimaan pajak berkurang, kendati di sisi lain akan berdampak positif terhadap investasi pasar modal dan iklim investasi di dalam negeri. Undang Undang (UU) Cipta Kerja mengecualikan dividen dari objek pajak… Read More ›
Pengamat menilai UU Cipta Kerja beri keuntungan pajak bagi WNA
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai melalui beleid Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, warga negara asing (WNA) akan diuntungkan terkait dengan pemberlakuan subjek pajak dalam negeri (SPDN) yang sebelumnya menggunakan worldwide system menjadi territorial system. Pengamat Pajak CITA Fajry Akbar… Read More ›
Kominfo Ungkap Hoax dan Fakta Seputar Omnibus Law Cipta Kerja
Beredar hoax seputar pasal omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker). Berikut ini sejumlah fakta sesungguhnya dalam UU Ciptaker yang diungkap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sebagaimana diketahui, kesepakatan soal UU ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar di gedung… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 