Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menetapkan sejumlah marketplace (online shop) dan perusahaan digital sebagai perusahaan pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen kepada konsumen. Pajak dikenakan terhadap produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia. Direktur… Read More ›
djp
Praktik Ijon Pajak Terus Berlangsung, Jadi Andalan di Akhir Tahun
Praktik ijon atau imbauan untuk membayar pajak kepada wajib masih dilakukan oleh petugas untuk mengejar target penerimaan pajak. Kendati pemerintah berulangkali membantah hal tersebut dan menyamarkannya istilah ijon dengan dinamisasi, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengindikasikan bahwa praktik tersebut masih… Read More ›
Mulai Desember, Belanja di Tokopedia & Bukalapak Kena PPN 10 Persen
Konsumen barang atau jasa digital asal luar negeri yang membeli dari Bukalapak, Lazada, Zolora dan Tokopedia bakal dikenakan PPN 10 persen mulai 1 Desember 2020. Pengenaan PPN tersebut dilakukan setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menunjuk sepuluh perusahaan yang memenuhi… Read More ›
NPWP Elektronik Bisa Dikirim Via Email, Ini Caranya!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menambah fitur pengiriman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) elektronik ke email (surat elektronik) wajib pajak. Hal ini tertuang dalam pengumuman di laman resmi otoritas pajak yang diterbitkan pada Selasa (10/11/2020) kemarin. Fitur ini akan memudahkan… Read More ›
Tingkat Kepatuhan Rekan Bisnis, DJP Gabungkan Data Pajak BUMN
Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan integrasi data perpajakan dengan BUMN. Itu tak hanya dilakukan untuk menjaga kepatuhan perusahaan pelat merah tetapi juga untuk menguji kepatuhan perusahaan swasta yang melakukan transaksi BUMN. “Ada titik-titik di mana kami memang memerlukan data dan… Read More ›
Aturan Turunan Dikebut, Relaksasi Pajak di UU Ciptaker Efektif Berlaku Awal 2021
Pelaksanaan kebijakan perpajakan yang masuk di dalam Undang-Undang (UU) No.11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) ditargetkan efektif mulai tahun depan. Pemerintah kini tengah merampungkan aturanan turunan UU Ciptaker yang terdiri atas 2 Peraturan Pemerintah (PP) dan review atau peninjauan ulang terhadap… Read More ›
Aturan Pajak Turunan UU Ciptaker Dikebut, Ini PMK yang Siap Rilis
Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang salah satunya mencakup substansi terkait reformasi perpajakan. Namun untuk mengoptimalkan UU Ciptaker, pemerintah perlu membuat puluhan aturan turunan setingkat peraturan menteri dan satu peraturan pemerintah (PP) terkait perpajakan. Otoritas pajak… Read More ›
Ramai Seruan Setop Bayar Pajak Gegara UU Cipta Kerja Disahkan
Seruan tolak bayar pajak kembali mencuat ke publik. Kali ini disampaikan oleh akademisi dan masyarakat sipil yang beredar di berbagai media. Penolakan bayar pajak ini dilakukan karena Dalam UU Ciptaker tersebut, pemerintah memberikan keringanan administrasi bagi wajib pajak yang tidak… Read More ›
Pembangkangan Sipil Lewat Tolak Bayar Pajak Bikin RI Masuk Jurang Kerusakan
Seruan melakukan pembangkangan sipil dengan tidak membayar pajak tengah bergaung sebagai bentuk penolakan UU Cipta Kerja. Seruan ini dimulai ketika dari Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar dalam semua acara televisi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menganggap bahwa seruan… Read More ›
Tagih Pajak di Tengah Corona, Sri Mulyani: Tidak Mudah
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah telah menggunakan instrumen fiskal untuk selamatkan masyarakat dari masalah kesehatan, sosial, hingga ekonomi di situasi pandemi Covid-19. Kemudian, lanjut dia, salah satu instrumen itu dengan pemberian insentif pajak. Hal tersebut dilakukan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 