Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah telah menggunakan instrumen fiskal untuk selamatkan masyarakat dari masalah kesehatan, sosial, hingga ekonomi di situasi pandemi Covid-19.

Kemudian, lanjut dia, salah satu instrumen itu dengan pemberian insentif pajak. Hal tersebut dilakukan meskipun penerimaan pajak saat ini juga mengalami kontraksi hingga 17% akibat pandemi Covid-19.

Sementara di satu sisi, belanja negara terus mengalami pembengkakan, sehingga menyebabkan defisit APBN meningkat 6,3% dari GDP atau lebih dari Rp1.000 triliun.

“Jadi, pada saat penerimaan pajak sedang tertekan, justru kita tetap memberikan insentif perpajakan. Hal ini teman-teman pajak Ditjen Pajak (DJP) mengalami tantangan yang tidak mudah,” ujar dia dalam telekonferensi, Jumat (23/10/2020).

Dia juga mengingatkan agar semua pegawai DJP tetap harus menjalankan tugas untuk mengumpulkan penerimaan negara walaupun ada pandemi Covid-19.

“Di sisi lain juga wajib pajak tengah menghadapi situasi sulit sehingga kemampuannya membayar pajak juga menurun,” ungkap dia.

Menurutnya berbagai insentif pajak akan membantu pelaku usaha melewati masa sulit agar dapat segera bangkit ketika pandemi berakhir. Pihaknya juga meminta para pegawai DJP terus mendukung wajib pajak yang sedang menghadapi masa sulit tersebut.

“Kita menilai beberapa di antara wajib pajak tetap memiliki keuntungan dan kemampuan membayar pajak. Pada kelompok wajib pajak inilah pemungutan pajak tetap harus berjalan,” tandas dia.

Sumber: okezone

http://www.pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:apbn, artikel pajak, berita ekonomi, berita pajak, covid-19, djp, menkeu, pajak indonesia, pandemi corona, pemeriksaan pajak