John Maynar Keynes puluhan tahun lalu pernah bertanya : When the facts change, I change my mind. What do you do, sir? Pertanyaan itu wajar ditanyakan ketika fakta mengutarakan bahwa persoalan-persoalan lama tidak dapat diselesaikan dengan pemikiran lama. Sayangnya, di… Read More ›
Tanggal 29 April 2015 di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mencanangkan tahun 2015 sebagai tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa maksud dari pembinaan adalah memberikan kesadaran kepada wajib pajak agar patuh membayar… Read More ›
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) punya senjata baru untuk mengejar target penerimaan pajak. Senjata itu adalah pengampunan sanksi administrasi perpajakan atau sunset policy jilid kedua. Reinventing policy yang berlaku sejak Mei 2015 ini ditargetkan meningkatkan setoran pajak… Read More ›
JAKARTA. Pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Program Jaminan Pensiun belum menemui titik temu. Dalam Rapat Koordinasi PP Jaminan Pensiun yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, pembahasan mengenai besaran iuran program tersebut masih alot. Pihak pengusaha tetap menawar iuran yang… Read More ›
Hari ini, pemerintah akan kembali membahas iuran BPJS Ketenagakerjaan di Menko Ekonomi JAKARTA. Implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang sedianya akan berlaku Juli 2015 terancam molor. Pasalnya, hingga kini pemerintah belum juga meneken Peraturan Pemerintah (PP) Program Jaminan… Read More ›
JAKARTA. Inilah kiat praktis aparat pajak mengejar penerimaan: menurunkan kriteria jenis barang sangat mewah sehingga bisa memperluas jangkauan jaring pajak. Itulah gambaran yang tampak dalam revisi aturan kriteria barang sangat mewah yang terkena pajak penghasilan (PPh 22) sebesar 5% dari… Read More ›
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah merilis insentif pajak bagi wajib pajak, yakni penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak sebelum 1 Januari 2015 atau yang lebih dikenal sebagai reinventing policy. Sayangnya, hingga kini pemerintah belum juga menerbitkan Peraturan… Read More ›
JAKARTA. PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Timah Tbk dan PT Aneka Tambang Tbk menyambut positif kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengambil-alih dokumen izin usaha pertambangan (IUP) milik perusahaan dari daerah ke pemerintah pusat. Seperti kita… Read More ›
Kebijakan pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal seperti tax allowance dan tax holiday kepada investor patut diapresiasi. Meski demikian, masih perlu waktu, setidaknya selama satu semester di tahun ini untuk melihat dampak dari kebijakan itu. Dari sisi fiskal, pemerintah memang harus… Read More ›
Bisnis.com, JAKARTA – Setelah merevisi syarat serta jenis usaha penerimaan fasilitas tax allowance, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan segera mengeluarkan Peraturan Kepala (Perka) yang menjamin waktu pengurusan insentif itu tidak lebih dari 50 hari kerja. Kepala BKPM Franky Sibarani… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 