Awal April 2016 kemarin, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui usulan pemerintah untuk menaikkan Penerimaan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 50 persen pada tahun 2016. Dengan demikian, besaran PTKP untuk tahun 2016 menjadi Rp54 juta per tahun, atau… Read More ›
lebih bayar
PTKP 2016 Berlaku Surut Dari Januari 2016? Bagaimana cara menghitungnya?
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin 11 April 2016 telah menyetujui usulan pemerintah untuk menaikkan Penerimaan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 50 persen pada tahun 2016. Dengan demikian, besaran PTKP untuk tahun 2016 menjadi Rp54 juta per tahun,… Read More ›
Wajib Pajak Bisa Diperiksa Meski Sudah Lapor SPT, Ini Alasannya
Bali -Pemeriksaan menjadi salah satu tugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebagai bagian dari penegakan hukum sesuai dengan yang tertera pada pasal 29 undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP). Tahapan pemeriksaan muncul setelah wajib pajak melewati proses… Read More ›
Dalam 5 Tahun, Jumlah Pajak Kurang Bayar Tembus Rp225 Triliun
Bali, CNN Indonesia — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat selama kurun waktu lima tahun terakhir terdapat lebih dari Rp225 triliun pajak yang kurang bayar. Jumlah tersebut diketahui dari pelaporan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari tahun 2011… Read More ›
Lebih Bayar PPh Pasal 21 Karena PTKP 2015, Harus Bagaimana Mengatasinya?
Akhir Juni kemarin, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang biasa digunakan sebagai pengurang penghasilan dalam perhitungan pajak penghasilan terutang mengalami kenaikan. Pemerintah berpendapat, penyesuaian PTKP ini dilakukan demi menjaga daya beli masyarakat dalam menghadapi keadaan ekonomi yang sedang terpuruk…. Read More ›
PTKP 2015 Berubah, Cara Mengisi Formulir PPh 21 Juga Berubah. Begini Caranya!
Baru-baru ini, Tanggal 29 Juni 2015, Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan peraturan baru mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.011/2012. Pada… Read More ›