Wajib Pajak Bisa Diperiksa Meski Sudah Lapor SPT, Ini Alasannya

tax2Bali -Pemeriksaan menjadi salah satu tugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebagai bagian dari penegakan hukum sesuai dengan yang tertera pada pasal 29 undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP).
Tahapan pemeriksaan muncul setelah wajib pajak melewati proses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penghitungan, pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Ini bertujuan untuk menguji proses yang dilewati oleh wajib pajak sudah sesuai aturan.

Hal ini diungkapkan oleh Edi Slamet Irianto, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP dalam acara media gathering di Hotel Ramada, Bali, Kamis (25/2/2016).

“DJP diberi kewenangan untuk pemeriksaan. Bukan karena DJP tidak percaya kepada WP. Bukan untuk mencari kesalahan. Tapi memastikan apakah masyarakat sudah paham betul UU Perpajakan dengan baik. Apakah UU Perpajakan itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Jadi pemeriksaan itu lazim, dan amanat UU, bukan keinginan DJP,” paparnya.

Edi memastikan tidak semua pegawai pajak bisa melakukan pemeriksaan. Ada unit khusus dalam menjalankan tugas tersebut. Begitu juga dengan wajib pajak yang diperiksa, juga memiliki indikator tersendiri.

“Jadi ketika ingin melakukan pemeriksaan maka langkah yang pertama melihat data. Memang betul datalah yang menjadi pembuka pemikiran kita terhadap wajib pajak tertentu bisa dilakukan pemeriksaan. Idealnya semua wajib pajak bisa diperiksa, paling tidak sejauh mana kepatuhan wajib pajak yang bersangkutan. Namun karena keterbatasan SDM yang ada, maka ada prioritas,” terang Edi.

Pegawai pajak dalam memeriksa juga memiliki rambu-rambu. Di antaranya adalah menunjukkan bukti kalau pegawai tersebut ditugaskan untuk memeriksa wajib pajak dengan menunjukkan surat perintah pemeriksaan dan dilanjutkan dengan pemberian penjelasan.

“Saat pemeriksaan berlangsung, dan pemeriksa punya hasil. Maka pemeriksa nggak bisa menetapkan temuan pemeriksaan itu. Tapi dibahas dengan wajib pajak melalui Surat Hasil Temuan Pemeriksaan. Kalau tidak disampaikan, wajib pajak punya hak menggugat produk hukum itu. Jadi pemeriksaan tidak mungkin sewenang-wenang,” ujarnya.

Ada tiga hasil yang dimungkinkan, yaitu kurang bayar, sesuai dengan yang telah dilaporkan, atau lebih bayar. Jika lebih bayar, maka dana wajib pajak harus dikembalikan.

“Adalah salah besar ketika wajib pajak menyatakan lebih bayar, nggak boleh meminta kelebihannya. Pelanggaran hukum itu. Karena itu DJP punya kewajiban untuk melaksanakan UU Pajak. Setiap kelebihan bayar, harus dikembalikan. Setiap kurang bayar, harus ditagih,” tegas Edi.

 

Sumber: detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: