ORGANISATION for Economic Co-operation and Development (OECD) tengah mengembangkan kerangka kerja pertukaran informasi otomatis antar-negara terkait transaksi aset kripto guna menjaga transparansi dan mencegah penghindaran perpajakan global. Seperti dikutip dari siaran pers-nya, OECD menekankan pentingnya kebijakan transparansi perpajakan global baru,… Read More ›
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti pentingnya penerapan pajak digital bagi negara-negara di dunia di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Sebab, pandemi menyebabkan pendapatan perpajakan setiap negara dalam tekanan karena aktivitas ekonomi yang terhenti. Di sisi lain, ekonomi digital bertumbuh… Read More ›
Melalui Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah mempunyai kuasa untuk memungut pajak transaksi elektronik atas perusahaan digital asing. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kebijakan fiskal tersebut merupakan pajak baru karena bentuknya bukan Pajak Penghasilan… Read More ›
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat penerimaan pajak hingga akhir November 2020 mencapai Rp 925,34 triliun atau turun 18,5 persen dibandingkan pencapaian tahun 2019 yang mencapai Rp 1.136,13 triliun. Artinya, penerimaan negara sudah jeblok hingga Rp 210,79 triliun pada November… Read More ›
Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo mengungkap strategi meningkatkan penerimaan pajak untuk 2021. “Pemerintah tetap menggunakan instrumen perpajakan sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional [PEN]. Itu yang pertama, dengan memberikan insentif yang selektif dan terukur,” ujarnya… Read More ›
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan tetap memungut pajak penghasilan (PPh) atau pajak transaksi elektronik (PTE) dari pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik atau perusahaan digital asing yang beroperasi di Indonesia. Meski belum tercapai kesepakatan bersama pajak digital secara internasional… Read More ›
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan akan menarik pajak penghasilan (PPh) atau pajak transaksi elektronik (PTE) perusahaan digital asing yang mendapat keuntungan dari Indonesia. Menurut dia, kewenangan pemerintah bisa menarik pajak transaksi digital ini sudah tertuang dalam UU Nomor 2… Read More ›
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun ini tidak menghasilkan kesepakatan mengenai pajak digital dan upaya menghilangkan base erosion and profit shifting (BEPS). “Persetujuan belum diperoleh pada pertemuan ini. Diharapkan pada tahun depan presedensi Italia… Read More ›
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menambah fitur pengiriman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) elektronik ke email (surat elektronik) wajib pajak. Hal ini tertuang dalam pengumuman di laman resmi otoritas pajak yang diterbitkan pada Selasa (10/11/2020) kemarin. Fitur ini akan memudahkan… Read More ›
Pemerintah perlu menyiapkan strategi alternatif menyusul gagalnya usaha komunitas global dalam mencapai konsesus pemajakan ekonomi digital. Penerapan pajak penghasilan (PPh) terhadap ekonomi digital maupun pajak transaksi elektronik (PTE) menjadi kian mendesak karena gagalnya konsesus itu bisa menimbulkan ketidakpastian hak pemajakan… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 