Aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang dijalankan pemerintah untuk produk Handphone, Komputer, dan Tablet (HKT) berbasis teknologi 4G berhasil memangkas belanja impor gadet sejak beberapa tahun belakangan. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo Ismail… Read More ›
pemeriksaan
Produksi Domestik Belum Cukup, Impor Gula Masih Diperlukan
Menteri Perdagangan ( Mendag) Enggartiasto Lukita mengungkapkan mengapa saat ini Indonesia masih melakukan importasi gula dari negara lain. Menurutnya, saat ini produksi gula dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan gula konsumsi nasional yang mencapai 3,5 juta ton. “Kebutuhan gula konsumsi nasional 3,5 juta… Read More ›
“Kalau Tidak Mau Impor dari Mana Lagi?”
Hingga saat ini Pemerintah masih mendatangkan gula dari luar negeri. Bukan tanpa alasan, impor gula ini diperuntukan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumsi gula dalam negeri. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan produksi gula dalam negeri saat ini sebesar 2,2 juta juta ton… Read More ›
PIBT berimbas ke penumpukan barang di pelabuhan
Penerapan kebijakan penertiban impor berisiko tinggi (PIBT) oleh pemerintah melalui melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan CukaiKementerian Keuangan (Kemkeu) menyebabkan penumpukan barang di pelabuhan. Namun, Ditjen Bea dan Cukai mengakui bahwa pihaknya tidak mengenakan biaya tambahan atas barang-barang tersebut. Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Komunikasi dan… Read More ›
Pebisnis menunggu evaluasi impor berisiko tinggi
Penertiban impor beresiko tinggi yang dilakukan pemerintah bukan tak mempunyai dampak bagi pengusaha. Janji perbaikan untuk menyederhanakan larangan terbatas dan penyederhanaan proses ekspor impor tengah dinantikan pengusaha. Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yuki Nugrahawan Hanafi menyatakan, pihaknya… Read More ›
Ical Akui Pembangunan Infrastruktur Pesat tapi Daya Beli Melemah
Aburizal Bakrie alias Ical menepis anggapan sikap Dewan Pembina Partai Golkar belum sejalan dengan langkah DPP dalam mendukung pemerintahan Joko Widodo. Pasalnya, sejumlah kebijakan yang diputuskan DPP Partai Golongan Karya acap berbeda dengan sikap Dewan Pembina (Wanbin). ’’Saya dikesankan tidak… Read More ›
DPR: Kebijakan Upah Murah Blunder, Bikin Daya Beli Turun
Kalangan DPR menilai kebijakan upah murah membuat blunder bagi negara. Alasannya, lantaran kebijakan itu bukannya mendongkrak peningkatan kualitas perbaikan ekonomi rakyat tetapi justru menurunkan kemampuan daya beli masyarakat. “Semula saya melihat, PP 78/2015 mampu membangkitkan optimisme pemerintah untuk memacu perbaikan… Read More ›
Jokowi Minta Menteri Hati-hati Naikkan Tarif Pelayanan Masyarakat
Sudah 5 dekade PT Freeport Indonesia melakukan kegiatan pertambangan di Timika, Papua. Dimulai dari Tambang Erstberg, dan kemudian Tambang Grasberg. Di Grasberg, Freeport telah bercokol sejak 1991, sudah 26 tahun. Seberapa besar kontribusi Freeport terhadap perekonomian Indonesia? President and CEO… Read More ›
Jokowi Minta Tarif PNBP Tak Bebani Masyarakat
Pemerintah mengevaluasi penetapan tarif pendapatan negara bukan pajak ( PNBP). Evaluasi penetapan tarif khususnya dilakukan terhadap penerimaan PNBP dari Badan Layanan Umum (BLU) seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Evaluasi dilakukan dalam rapat internal yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di Kompleks… Read More ›
Sri Mulyani Minta BUMN Tak Cuma Setor Duit ke Negara
Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) tidak hanya menyetor dividen dan pajak kepada negara. Ada hal lain yang dianggap lebih penting dari sekedar duit. “BUMN tidak hanya membayar dividen dan pajak tapi juga harus menjalankan visi misi pembangunan,”… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 