PPN

Revisi Beleid Ekspor Timah Atur Tiga Klausul

Pemerintah akan membuka transaksi jual-beli timah batangan di luar BKDI JAKARTA. Rencana pemerintah memperketat kegiatan ekspor timah tampaknya bakal segera terealisasi. Rancangan revisi kebijakan ekspor produk timah tengah difinalisasi kementerian terkait bersama pemerintah daerah dan ditargetkan bisa berlaku mulai tahun… Read More ›

Tak Membabi Buta

Sampai dengan akhir Maret 2015, pendapatan negara dari sektor pajak tahun ini masih memble. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, penerimaan pajak baru mencapai sekitar Rp 170 triliun atawa setara dengan 13,1% dari target total penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja… Read More ›

Levi’s Gerah Produk Palsu Marak

JAKARTA. PT Levi Strauss Indonesia (Levi’s) gerah melihat peredaran produk palsu di Indonesia. Produsen celana jins asal Amerika Serikat (AS) ini melihat, peredaran produk palsu makin marak saja. Tak hanya di emperan kaki lima, produk palsu juga merambah ke pusat… Read More ›

Belanja di Atas Rp250.000 Kena Bea Materai Rp3.000

Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membeberkan, selama ini pemungutan bea materai tidak berjalan baik. Biasanya pengenaan bea materai hanya digunakan saat hendak membuat surat pernyataan. Padahal dokumen yang berkaitan dengan uang harus ada materai, contohnya saja untuk transaksi berbelanja…. Read More ›

Sebanyak 23 BUMN Jadi Pemungut Pajak

JAKARTA. Pemerintah menunjuk 23 perusahaan milik negara atau BUMN sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Penunjukan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.03/2015 tentang Penunjukkan Badan Usaha tertentu untuk Memungut, Menyetor… Read More ›

Pemerintah Mempertegas Jasa Perhotelan Yang Bebas PPN

JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mempertegas aturan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) di sektor industri perhotelan. Penegasan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 43/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Pejabat… Read More ›

Layu Sebelum Berkembang

Gejala inkonsistensi dan miskoordinasi nulai dimunculkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Beberapa aturan pajak yang baru saja dikeluarkan langsung dimentahkan sendiri oleh pemerintah. Jika kebiasaan ini berlanjut menjadi tradisi, target anggaran negara 2015 yang ambisius terancam gagal. Salah satu yang masih… Read More ›

Rokok Bisa Tersedak Kenaikan PPN

JAKARTA. Langkah pebisnis rokok  semakin  berat.  Para produsen rokok harus berhadapan dengan rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) rokok dari 8,4% menjadi 10%. Para analis menilai, jika terealisasi, rencana tersebut dapat menambah beban para produsen. “Kinerja emiten rokok pasti… Read More ›