Tak Membabi Buta

4Sampai dengan akhir Maret 2015, pendapatan negara dari sektor pajak tahun ini masih memble. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, penerimaan pajak baru mencapai sekitar Rp 170 triliun atawa setara dengan 13,1% dari target total penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2015 yang mencapai sekitar Rp 1.295,6 triliun.

Pekerjaan Ditjen Pajak mengejar target yang segede gaban itu tentu makin berat. Sebab, target penerimaan pajak tahun lalu yang tidak sampai Rp 1.000 triliun saja enggak tercapai. Celakanya, kondisi perekonomian negara kita pada tahun ini masih tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Memang, ekonomi kita bakal ada perbaikan, namun perbaikannya kemungkinan tidak begitu signifikan.

Kondisi ini diperparah oleh langkah pemerintah yang kembali mengerek harga pemium pada 28 Maret lalu. Pastinya, kenaikan harga bensin ini cukup menggerus daya beli masyarakat kita. Padahal, konsumsi dan belanja rumahtangga merupakan bahan bakar utama mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau daya beli masyarakat turun, penerimaan pajak juga berpeluang ikut turun.

Tambah lagi, Ditjen Pajak batal menjalankan dua upaya baru mereka untuk menggenjot penerimaan pajak, kendati kebijakan baru tersebut sudah dirilis beberapa waktu lalu. Pertama, kewajiban bagi kalangan perbankan untuk melaporkan bukti potong pajak bunga deposito secara terperinci untuk setiap nasabah dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh).

Kedua, pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% terhadap jasa jalan tol. Alhasil, kantor pajak perlu upaya ekstra keras agar target penerimaan pajak tahun ini tercapai.

Sah-sah saja Ditjen Pajak memungut pajak dari masyarakat. Yang penting, mereka jangan membabi buta dalam mengutip pajak. Sebab, tahun ini beban sebagian masyarakat semakin berat saja.

Paling tidak, pengeluaran masyarakat untuk membeli dan memenuhi kebutuhan sumber energi, mulai bahan bakar minyak (BBM), listrik, hingga gas, bertambah. Sebab, pemerintah sudah mencabut subsidi premium, lalu berencana menghilangkan subsidi listrik untuk pelanggan dengan daya 1.300 volt-ampere (VA) dan 2.200 VA mulai awal Mei nanti.

Berikutnya, pemerintah akan menyetip anggaran subsidi elpiji dalam tabung ukuran tiga kilogram (kg). Memang, warga miskin tetap mendapat subsidi berupa uang tunai untuk membeli gas tabung melon. Tapi, banyak juga masyarakat kelas tanggung alias miskin enggak, kaya enggak, yang mengonsumsi elpiji 3 kg.

Jadi, pemerintah mesti mempertimbangkan betul semua beban tambahan masyarakat ini. Sebab sejatinya, dengan menghapus subsidi energi, pendapatan pemerintah secara tidak langsung bertambah.

 

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: