Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan yang dikenakan bea meterai di tahun depan hanya dokumen yang bernilai di atas Rp5 juta. Di mana, saat ini, dokumen dengan nilai kurang dari atau sama dengan Rp1 juta sudah dikenai bea meterai. Selain… Read More ›
Kabar perubahan Undang-Undang (UU) Bank Indonesia (BI) yang beraroma ‘lawas’ semakin kencang. Bahkan, kabar terbaru menyebutkan perubahan payung hukum tersebut tak lama lagi dibahas pemerintah bersama DPR. Dalam sebuah dokumen yang diterima CNBC Indonesia, terungkap pemerintah tengah mempersiapkan sebuah Rancangan… Read More ›
Direktorat Jenderal Pajak menyisipkan anggaran untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Perpajakan dalam belanja barang tahun 2021. Data Ditjen Pajak menunjukkan pagu belanja barang Ditjen Pajak pada tahun anggaran 2021 dipatok… Read More ›
Tarif bea materai bakal segera naik. Pemerintah bersama dengan Komisi XI DPR RI telah sepakat untuk membawa RUU Bea Materai untuk disetujui di Rapat Paripurna DPR RI. Nantinya, tarif bea materai yang tadinya sebesar Rp 3.000 dan Rp 6.000 bakal… Read More ›
Rancangan Undang-Undang Bea Materai bakal disahkan menjadi undang-undang dan berlaku mulai awal 2021. Saat ini pembahasannya telah memasuki tingkat II di legislatif. Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Heri Gunawan mengatakan bahwa revisi ini untuk mendukung kegiatan pelaku usaha… Read More ›
Pandemi Covid-19 masih akan terasa efeknya hingga 2021. Hal ini menjadi pertimbangan pemerintah untuk menetapkan RUU APBN dan Nota Keuangan 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sederet ketidakpastian yang masih akan tinggi di tahun 2021 nanti. “Satu, mengenai kecepatan… Read More ›
Pemerintah segera menindaklanjuti penghindaran pajak Warga Negara Indonesia (WNI) yang menempatkan hartanya di Swiss. Hal ini untuk mendorong kepatuhan wajib pajak (WP) yang selama ini tidak terdeteksi Agenda otoritas pajak itu, sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang (UU) tentang Pengesahan Perjanjian tentang… Read More ›
Indonesia bisa melacak uang para koruptor maupun pengemplang pajak yang ada di Swiss. Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (14/7) menyepakati RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters… Read More ›
UU Perjanjian Bantuan Hukum atau MLA RI-Swiss nantinya dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan atau tax fraud. Panitia Khusus DPR menyepakati perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance (MLA) in criminal matters antara… Read More ›
Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and The Swiss Confederation antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss disetujui Panitia Khusus (Pansus) DPR RI yang… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 