Efektif per 1 Januari 2021, Pemerintah Indonesia menetapkan satu tarif bea meterai sebesar Rp 10.000 per lembar atau naik dari sebelumnya Rp6000 per lembar. Kebijakan bea meterai ini juga berlaku untuk transaksi surat berharga, termasuk jual-beli saham di pasar modal…. Read More ›
SKP
Pencatatan Piutang Pajak Diseragamkan, Ini Manfaatnya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai membenahi tata kelola piutang pajak melalui implementasi Peraturan Dirjen Pajak No.PER – 20/PJ/2020 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak. Otoritas melalui pertimbangkan beleid tersebut menyebutkan bahwa penerbitan Perdirjen No.20/2020 itu untuk mewujudkan keseragaman perlakuan akuntansi dalam… Read More ›
UU Cipta Kerja jadi senjata Sri Mulyani untuk mencegah penghindaran pajak
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan upaya penghindaran pajak dapat dicegat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebab, beleid sapu jagad untuk investasi itu juga mengandung klausul perpajakan. Dalam hal perpajakan, UU Cipta Kerja mengatur ulang… Read More ›
Menilik sanksi bagi pelaku pidana pajak dalam UU Cipta Kerja
Pemerintah menetapkan bagi pelaku pidana pajak dibebaskan dari sanksi administrasi dan surat ketetapan pajak (SKP). Aturan ini berlaku sebagaimana dalam Bagian Ketujuh tentang Perpajakan Pasal 114 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kepala Seksi Peraturan KUP, Dit…. Read More ›
Sanksi bunga atas kekurangan bayar pajak diatur ulang, begini hitungannya
Pemerintah mengatur ulang tarif sanksi bunga atas kekurangan bayar pajak karena penetapan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari 2% per bulan atas nominal pajak kurang bayar, menjadi lebih rendah. Yakni menggunakan formula berdasarkan suku bunga acuan yang berlaku ditambah 10% dibagi… Read More ›
Sanksi administrasi pajak jadi lebih fleksibel, DDTC: Baik untuk kepatuhan WP
Pemerintah mengatur sanksi administrasi pajak jadi lebih fleksibel. Sebelumnya sanksi bunga atas denda administrasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebesar 2%. Nah, melalui Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja pemerintah menetapkan sanksi administrasi perpajakan per bulan yakni dengan memperhitungkan… Read More ›
Wah, Ternyata Ditjen Pajak Masih Punya 687 Tunggakan Bukti Permulaan
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih mempunyai tanggungan ratusan kasus yang telah diterbitkan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan (SPPBP). Data Ditjen Pajak per akhir 2019 menunjukkan jumlah tunggakan SPPBP sebanyak 687. Jumlah ini naik dibandingkan dengan posisi akhir 2018 yang hanya… Read More ›
Apakah Sanksi Pajak PBB juga mendapat Fasilitas Pengurangan?
Pertanyaan: Karena dilakukan pemeriksaan terhadap objek pajak PBB, tahun ini perusahaan saya dikenakan denda administrasi oleh kantor pajak. Menurut infromasi yang saya tahu, Ditjen Pajak mencanangkan tahun 2015 sebagai tahun pembinaan wajib pajak dan akan mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 