Berlaku mulai hari ini, Senin (1/2/2021), Pemerintah memberlakukan pembaruan pemungutan pajak terhadap pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer. Perbincangan soal pembaruan pungutan pajak pulsa hingga token listrik ini ramai dibahas publik. Ada sejumlah anggapan yang dianggap tidak tepat. Kementerian… Read More ›
UU cipta kerja
Pikat Investor, Pemerintah Siap Bagi-Bagi Insentif untuk Kemudahan Berusaha
Pemerintah obral insentif dalam bentuk pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) atas bunga, dan sanksi denda terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran dalam tindak pidana perpajakan. Ketentuan tersebut termaktub di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha yang… Read More ›
Terpukul Aturan Omnibus Law, PLN Minta Relaksasi PPN Batu Bara
Perusahaan setrum negara alias PLN sedang meminta relaksasi pajak pertambahan nilai atau PPN untuk batu bara ke Kementerian Keuangan. Alasannya, Undang-Undang Cipta Kerja memasukkan komoditas tambang itu sebagai barang kena pajak. Selaku pembeli, PLN terpaksa menanggung pajak tersebut sebesar 10%…. Read More ›
Batu Bara Kena PPN 10%, PLN Kena Imbasnya!
Batu bara resmi menjadi Barang Kena Pajak (BKP) yang penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai 2 November 2020, sesuai dengan mandat Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tepatnya Pasal 112. Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batu Bara Direktorat Jenderal… Read More ›
Upaya Sri Mulyani Dongkrak Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan reformasi di berbagai bidang dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dan tax ratio. Hal ini dilakukan agar penerimaan pajak semakin meningkat “Harus diakui bahwa di Indonesia, tax ratio… Read More ›
Ini 5 Hal Penting PDRD pada UU Cipta Kerja, dari Izin Gangguan sampai Sanksi
Salah satu isi dalam Undang-Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja adalah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yang masih terus dibahas. Pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan memahami isi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja terkait PDRD tersebut. Pemerintah sendiri tengah menyerap aspirasi… Read More ›
Bocoran Aturan Turunan UU Cipta Kerja yang Hapus Berbagai Pajak
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai turunan dari UU Cipta Kerja klaster perpajakan, bakal segera dirilis. Dengan demikian wajib pajak akan beradaptasi dengan aturan terbaru. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah membocorkan berbagai kebijakan di klaster tersebut. Kebijakan itu juga sudah… Read More ›
Kejar penerimaan, kantor pajak tetap lakukan pengawasan berbasis kewilayahan
Demi mengejar setoran penerimaan pajak di tahun ini sejumlah cara dilakukan oleh otoritas pajak. Tidak terkecuali pengawasan kepada wajib pajak (WP) berbasis kewilayahan, meski pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) masih berlangsung. Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal… Read More ›
Pakai UU Cipta Kerja, Begini Nasib Jika Terlambat Bayar Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan mengenai sanksi administrasi pajak yang tertuang di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebelumnya, pemerintah menetapkan sanksi berupa denda 2% per bulan atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang berdasarkan pemberitahuan tahunan (SPT)…. Read More ›
Pengusaha Minta Pajak Tak Lagi ‘Berburu di Kebun Binatang’
Dari pelaku bisnis hingga pengamat memberikan saran terhadap aturan pajak, untuk dimasukan di dalam turunan dari UU Cipta Kerja yang masih disusun oleh pemerintah. Sehingga nantinya ada ekstensifikasi, tak hanya mengandalkan intensifikasi sehingga pengusaha yang patuh pajak tak terus-terusan ditodong bayar… Read More ›
