Hiruk pikuk mewarnai dunia offline dan dunia online atas respon Undang-Undang Cipta Kerja. Ada pro dan kontra terhadap UU Cipta Kerja, demonstrasi dimana-mana baik buruh, dan mahasiswa yang tidak setuju dengan UU Cipta Kerja. Marwah UU Cipta Kerja memang bertujuan mulia, untuk membuka lapangan… Read More ›
UU cipta kerja
Ekonom: Reformasi pajak dalam UU Cipta Kerja buat Indonesia kompetitif di mata asing
Sejumlah reformasi perpajakan dicantumkan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja agar dapat meningkatkan investasi di dalam negeri. Ekonom Indo Premier Sekuritas Luthfi Ridho mengatakan, langkah tersebut membuat Indonesia lebih kompetitif di mata investor, khususnya investor asing. Luthfi bilang, reformasi perpajakan merupakan… Read More ›
Kemenkeu: UU Cipta Kerja Bakal Kerek Rasio Pajak Tapi Butuh Waktu
Pemerintah memberikan sejumlah insentif perpajakan kepada pengusaha dalam Undang-undang Cipta Kerja guna mendorong investasi di dalam negeri. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan berbagai insentif tersebut pada akhirnya akan menaikan rasio pajak atau tax ratio. Rasio pajak… Read More ›
UU Cipta Kerja: Ruang Diskresi Vonis Pidana Pajak sangat Luas
Keraguan menghinggapi sebagian pihak yang menilai mengapa Undang-undang Cipta Kerja cepat disahkan. Padahal, esensinya bukan soal waktu tetapi apakah produk hukum itu sangat diperlukan. Ketika UU Cipta Kerja diputuskan, tak tertutup kemungkinan muncul keraguan dalam memutuskannya. Itu sebabnya, Derrida (1930-2004)… Read More ›
Penerimaan Belum Optimal, Kemenkeu Dorong Reformasi Perpajakan UMKM
Pemerintah akan melakukan reformasi perpajakan. Salah satu sektor yang tengah dibidik untuk bisa menghasilkan penerimaan lebih banyak adalah UMKM. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengatakan selama ini porsi UMKM cukup besar ke perekonomian domestik. Namun setoran pajak dari… Read More ›
Kontroversi Masuknya Aturan Pajak dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja
Pemerintah dan DPR menyelipkan empat revisi undang-undang terkait perpajakan dalam Omnimbus Law Cipta Kerja. Padahal, revisi UU tersebut semula akan masuk dalam Omnimbus Law Perpajakan. Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Achmad Baidowi menjelaskan, klaster perpajakan memang tidak masuk… Read More ›
Hore! Dividen Bebas Pajak, Retribusi Daerah Bisa Dicabut
Meski kalah viral dari sektor ketenagakerjaan, UU ini juga merevisi perpajakan yang bakal memperkuat daya saing Indonesia. Persoalan perpajakan diatur dalam Bab Ketujuh, jika mengacu pada naskah UU Cipta Kerja yang beredar luas, dan berisikan 905 halaman). Ketentuan mengenai perpajakan… Read More ›
Sri Mulyani Buka-bukaan soal Perpajakan di UU Cipta Kerja
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan beberapa pasal yang membuat kepastian usaha terutama di sektor pajak menjadi lebih mudah via UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru disahkan DPR pada Senin pekan ini. Menurut Sri Mulyani beberapa pasal yang… Read More ›
Klaster Perpajakan di UU Cipta Kerja Dianggap ‘Siluman’, Ini Pembelaan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklarifikasi seputar munculnya tunduhan ‘klaster siluman’ untuk kluster perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker. Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut bahwa semula klaster perpajakan yang diatur dalam Omnibus Law Ciptaker memang menjadi bagian… Read More ›
Nah! UU Cipta Kerja Tetapkan Batu Bara Kena PPN
Pemerintah memasukan batu bara sebagai barang kena pajak (BKP) melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Ciptaker. Hal ini dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan keterangan resmi ke awak media terkait Undang-Undang Ciptaker yang telah diterbitkan oleh… Read More ›