Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding jaksa penuntut umum (JPU) KPK terhadap terdakwa kasus suap restitusi pajak, Yul Dirga. Mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) 3 Jakarta itu sebelumnya divonis enam tahun dan enam bulan… Read More ›
UU
Ditjen Pajak Beberkan Sanksi Perpajakan di UU Cipta Kerja
Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebut sanksi perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja lebih rendah dari sanksi yang ada di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) karena menyesuaikan tingkat bunga. “Misalnya kekurangan atau keterlambatan membayar pajak,… Read More ›
Buka-bukaan Bos Adaro tentang UU Minerba sampai Omnibus Law
Sektor mineral dan batu bara dalam beberapa bulan terakhir ini menjadi sorotan, terutama karena pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru terkait sektor ini, mulai dari disahkannya Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara pada Mei lalu dan belum lama ini… Read More ›
Lewat UU Cipta Kerja, Sanksi Pengemplang Pajak Lebih Longgar
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo angkat bicara mengenai sanksi administrasi perpajakan yang ditetapkan dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker). Dimana, pengenaan sanksi dalam UU Ciptaker lebih ringan dari sebelumnya. Menurut Suryo, dalam UU Ciptaker sanksi administrasi perpajakan yang diberlakukan bagi wajib… Read More ›
RI Jadi Juara 1 Negara Paling Rumit untuk Berbisnis
saat ini menduduki urutan pertama untuk Indeks Kompleksitas Bisnis periode 2020. Ini artinya kemudahan berusaha di Indonesia paling rumit dibandingkan negara lain. Lembaga riset dan konsultan TMF Group merilis Global Business Complexity Index Rankings 2020. Indonesia berada di urutan pertama… Read More ›
Pemerintah Ubah Besaran Denda Bagi WP yang Telat Setor Pajak
Pemerintah mengubah besaran denda bagi wajib pajak (WP) atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang berdasarkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan. Semula, pemerintah menetapkan sanksi berupa denda 2 persen per bulan. Aturan sebelumnya tertuang dalam Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata… Read More ›
Omnibus Law, Pusat Bisa Sesuaikan Aturan Pajak Daerah
Pemerintah pusat kini dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah. Aturan sebelumnya, pajak dan retribusi ditetapkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) versi terbaru. Pemerintah menambahkan Pasal 156A Ayat… Read More ›
Berubah Lagi, Naskah UU Cipta Kerja Kini 812 Halaman
Naskah final UU Cipta Kerja kembali berubah. Setelah beredar naskah setebal 1.035 halaman yang telah dikonfirmasi sebagai naskah final, kini beredar lagi naskah setebal 812 halaman. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Iskandar kembali membenarkan versi 812 halaman ini…. Read More ›
Berubah Lagi, Naskah UU Cipta Kerja Kini 812 Halaman
Naskah final UU Cipta Kerja kembali berubah. Setelah beredar naskah setebal 1.035 halaman yang telah dikonfirmasi sebagai naskah final, kini beredar lagi naskah setebal 812 halaman. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Iskandar kembali membenarkan versi 812 halaman ini…. Read More ›
Terungkap! Ini Alasan Kenapa Pemerintah Kenakan PPN Batu Bara
Pemerintah akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada batu bara, seperti yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang baru saja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada pekan lalu (05/10/2020). Sebelumnya, batu bara termasuk ke dalam salah satu jenis… Read More ›
PEMERIKSAANPAJAK.COM 