Jakarta. Sebelum menjalankan kebijakan pungutan ekspor produk minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) pada akhir bulan mei ini, pemerintah masih punya pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan dalam waktu dekat, yakni membentuk Badan Layanan Umum (BLU)

Pembentukan badan yang akan mengelola dana dukungan pengembangan industri sawit atau CPO Supporting Fund membutuhkan payung hukum berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Perekonomian menyebut, dalam susunan struktur, BLU ini akan menyertakan kalangan profesional dan pengusaha sawit.

Pengusaha sawit bakal menghuni posisi dewan pengawas sebanyak tiga orang dan profesional akan berperan sebagai komisaris. “Tapi, pemerintah belum menetapkan jajaran direksinya,” ujar Sofyan, rabu (6/5).

Keterlibatan pengusaha sawit dalam struktur BLU ini diperlukan agar tujuan awal pembangunan industri sawit bisa lebih terarah.

Derom Bangun, Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia memandang pemerintah harus memperjelas pengusaha sawit yang akan duduk dalam jajaran dewan pengawas BLU tersebut. Menurutnya, industri sawit dari sektor hulu ke hilir melibatkan banyak stakeholder, sehingga harus ditempatkan orang yang tepat agar dapat menyerap aspirasi semua pelaku industri, termasuk petani sawit. “Kami usulkan agar porsi tiga orang unsur pengusaha ini bisa diisi dari kalangan asosiasi dan bukan dari perusahaan tertentu, ujarnya.

Menurut Derom, fungsi dewan pengawas BLU ini cukup penting untuk memberi masukan kepada direksi BLU agar pembangunan industri kelapa sawit bisa segera berjalan begitu kebijakan tersebut berjalan.

Punya legalitas

Delima Hasri Darmawan, Ketua Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) menyebut, BLU yang dibentuk akan lengkap jika melibatkan pengusaha sawit. Sebab, pengusaha sawit memiliki aspek legalitas berbasis hukum. Selain itu, keterlibatan pengusahan dalam BLU memastikan bahwa pungutan akan tepat sasaran. “Terutama untuk petani kelapa sawit. Mereka harus jadi prioritas untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sawit nasional,” ujarnya.

Agus purnomo, direktur PT Sinar Mas Agro Resources and Techonology Tbk (SMART) mengaku senang dengan langkah pemerintah melibatkan pengusaha sawit sebagai pengawas BLU. “CPO Fund bisa digunakan secara transparan dan bisa tepat sasaran,” harapnya.

Sumber: KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, awasi pungutan, berita pajak, cpo, CPO supporting fund, crude palm oil, kelapa sawit, pajak, pebisnis sawit, perkebunan, PMK, pungutan, sawit, tax