Instalasi Lancar, Aplikasi e-Faktur Siap Digunakan

efaktur1Sebagaimana diketahui, pemberlakuan penggunaan e-Faktur untuk seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di wilayah Jawa dan Bali mulai 1 Juli 2015 nanti merupakan buah inovasi panjang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam membenahi administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada intinya, pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan faktur pajak.

Untuk dapat menggunakan e-Faktur, PKP diharuskan terlebih dahulu memiliki sertifikat elektronik untuk keamanan transaksi penggunaan e-Faktur. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektonik. PKP dapat memperoleh sertifikat elektronik dengan cara mengajukan permintaan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan atau secara online melalui laman di situs yang disediakan oleh DJP. Dengan bekal sertifikat elektronik ini, PKP dapat mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak melalui KPP atau secara online melalui situs DJP (www.pajak.go.id).

Setelah memperoleh sertifikat elektronik, PKP perlu melakukan instalasi aplikasi e-Faktur ke dalam perangkat komputernya. Aplikasi e-Faktur dapat diperoleh PKP secara Cuma-Cuma dengan cara mengunduhnya di lama situs DJP. Setelah ter-install, siapkan password permintaan nomor seri faktur pajak dan username penandatanganan faktur pajak. Jangan lupa siapkan juga nomor seri faktur pajak yang telah diperoleh dari KPP atau secara online dari situs DJP. Setelah berhasil melakukan instalasi aplikasi e-Faktur dan sertifikat elektronik berhasil diotentifikasi, langkah terakhir adalah menginput faktur pajak yang ada ke dalam aplikasi e-Faktur.

Perlu diketahui bahwa aplikasi e-Faktur ini telah terintegrasi dengan e-SPT Masa PPN 1111. Jadi setelah menggunakan aplikasi e-Faktur ini, PKP tidak perlu lagi melaporkan faktur pajaknya melalui aplikasi e-SPT PPN secara terpisah. Dalam hal ini berlaku pengecualian bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan (deemed PPN). Untuk kelompok PKP ini pelaporan faktur pajaknya tetap menggunakan aplikasi e-SPT Masa PPN 1111 DM yang sudah ada.

Perlu diingat bahwa setelah ditetapkan menjadi PKP yang wajib menggunakan e-Faktur, PKP tidak diperkenankan lagi melakukan pelaporan menggunakan faktur pajak berbentuk kertas (manual). Ketentuan perpajakan mengatur bahwa PKP yang telah diwajibkan membuat e-Faktur namun tidak membuat e-Faktur atau membuat faktur pajak berbentuk elektronik namun tidak mengikuti tata cara yang telah ditentukan, dianggap tidak membuat faktur pajak. Bagi PKP yang melakukan hal tersebut, akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Agar dapat berperan secara aktif memastikan bahwa pajak yang telah dibayar ke PKP penjual disetor ke Kas Negara, aplikasi e-Faktur telah menyediakan fitur khusus bagi PKP pembeli untuk melakukan validasi faktur pajak. Caranya, pertama-tama pastikan bahwa format e-Faktur telah sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, pastikan bahwa keterangan yang terdapat dalam e-Faktur tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya melalui fitur pajak masukan di aplikasi e-Faktur tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya melalui fitur pajak masukan di aplikasi e-Faktur PKP pembeli. Dan yang terakhir, lakukan pemindaian barcode/QR code yang tertera pada e-Faktur. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan handphone/smartphone tertentu yang dapat melakukan scanning QR Code.

Jika anda menginginkan perubahan administrasi perpajakan ke arah yang lebih baik, mari sukseskan bersama penggunaan aplikasi e-Faktur ini. Dengan memanfaatkan aplikasi e-Faktur secara aktif, benar dan bertanggung jawab, berarti anda telah peduli pada kesinambungan penerimaan Negara karena #PajakMilikBersama.

 

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , ,

2 replies

  1. SAYA DALAM PELAPORAN PPN MENGGUNAKAN PPN.DM, TAPI SEKARANG TIDAK BISA DITERIMA TPT.KANTOR PAJAK, DISURUH GANTI MEMAKAI EFAKTUR, TERUS LAPORAN SAYA BAGAIMANA?

    Suka

    • Hi Christ,
      Seharusnya pelaporan yang dilakukan Christ sudah benar, karena merujuk pada angka 11 pengumuman nomor PENG-6/PJ.02/2015 mengenai Penegasan atas E-Faktur diuraikan bahwa:
      Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur dan yang menggunakan deemed Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu dan Peraturan Menteri Keuangan 79/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu, e-SPT Masa PPN 1111DM dibuat dengan menggunakan aplikasi e-SPT Masa PPN 1111DM.
      Jadi dalam pengumuman tersebut secara jelas menyebutkan bahwa pelaporan PPN 1111DM dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-SPT Masa PPN 1111DM bukan dengan aplikasi E-Faktur. Sebaiknya Christ coba komunikasikan lebih lanjut dengan pihak pajak yang bersangkutan.
      Demikian penjelasan kami.

      Hormat kami,
      Tim pengasuh.

      Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: