Bisnis Properti Tergencet Batas Akuisisi Lahan

tax property2

Aturan Pembatasan Luas Lahan Dimiliki Perusahaan

1.    Untuk usaha pengembangan perumahan dan pemukiman

a.     Kawasan perumahan permukiman

–       Satu Provinsi : 400 ha

–       Seluruh Indonesia : 4.000 ha

b.    Kawasan resort perhotelan

–       Satu Provinsi : 200 ha

–       Seluruh Indonesia : 4.000 ha

2.    Untuk kawasan industri

–       Satu Provinsi : 400 ha

–       Seluruh Indonesia : 4.000 ha

3.    Untuk usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dengan diberikan hak guna usaha

a.     Komoditas tebu

–       Satu Provinsi : 60.000 ha

–       Seluruh Indonesia : 150.000 ha

b.    Komoditas pangan lainnya

–       Satu Provinsi : 20.000 ha

–       Seluruh Indonesia : 100.000 ha

4.    Untuk usaha tambak

a.     Di Pulau Jawa

–       Satu Provinsi : 100 ha

–       Seluruh Indonesia : 1.000 ha

b.    Di luar Pulau Jawa

–       Satu Provinsi : 200 ha

–       Seluruh Indonesia : 2.000 ha

5.    Khusus untuk Provinsi papua dan papua barat maksimum luas pengusahaan tanah adalah dua kali maksimum luas penguasaan tanah di Provinsi lain

6.    Ketentuan mengenai batasan luas lahan ini tidak berlaku untuk

–       BUMN, perusahaan umum (perum) dan BUMD

–       Badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah pusat maupun daerah

–       Badan usaha yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka go public.

Sumber : Permen Agrarian dan Tata Ruang/Kepala BPN No 5/2015

Cadangan Lahan Sejumlah Perusahaan Properti

1.    PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), sekitar 10.000 hektare di Serpong, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cibubur, Surabaya, Jakarta, Balikpapan, dan Batam.

Proyek: Properti multifungsi Elemen Lot 16 di Superblok Rasuna Epicentrum, Aeorium di perumahan Permata Buana, kawasan mixed-use di Tanjung Barat, dan residensial Bumi Samarinda Damai di Kalimantan Timur. Ada juga kawasan terpadu di Makassar dan Surabaya

2.    PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR): sekitar 1.500 hektare.

3.    PT Ciputra Development Tbk (CTRA): luas lahan 1.497 hektare yang terbagi antara PT Ciputra Surya Tbk seluas 719,4 hektare, dan PT Ciputra Property Tbk seluas 44,3 hektare.

4.    PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), 1.200 hektare landbank yang terdistribusi di Serpong seluas 450 hektare dan di Bekasi, Kelapa Gading, Bandung, dan Bogor.

5.    PT Agung Podomoro Land Tbk: 600 ha-700 ha

Lokasi proyek;

Di Jakarta : Pakubuwono Springs, Harco Glodok, Podomoro City Extension, Plaza Kenari Mas, Metro Park Residences, Ballroom@Baywalk Mall dan Soho Pancoran.

Luar Jakarta: Proyek Orchard Park di Batam, Kepulauan Riau, Grand Taruma di karawang, Jawa Barat dan Podomoro City Deli di Medan, Sumatera Utara, proyek Vimala Hills di Ciawi, Jawa Barat, serta proyek Borneo Bay Residences yang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur.

6.    PT Pakuwon Jati Tbk (PWON): cadangan lahan seluas 388 hektare yang terdapat di Jakarta, Surabaya Barat, dan Surabaya timur.

Sumber : Riset KONTAN

tax property1

JAKARTA. Bisnis properti terus mendapat tantangan baru. Di tengah upaya mengungkit daya beli dengan kelonggaran aturan uang muka, pemerintah juga berupaya menahan laju kenaikan harga properti.

Lewat aturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi, pemerintah membatasi  pemilikan lahan oleh pengembang, yakni maksimal hanya 400 hektare (ha) di tiap Provinsi, dan maksimal 4.000 ha di wilayah Indonesia.

Tak hanya itu saja, pengembang juga tak bisa  semena-mena memborong lahan lantaran mereka wajib mendapat izin lokasi dulu dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Indra Astrayuda, pengamat ekonomi bilang, salah satu pencetus kenaikan harga properti lantaran tak seimbangnya permintaan dan suplai rumah oleh pengembang.

Meski pengembang memiliki lahan jumbo, suplai rumah tak seimbang dengan permintaan. Suplai mini ini membuat harga properti membubung.  “Aturan izin lokasi ini bisa menjadi solusi untuk menambah suplai rumah,” ujar dia. Sulitnya akuisisi lahan baru mengharuskan pengembang membangun cadangan lahan yang menumpuk.

Hanya, kata Eddy Hussy, Ketua Umum REI, lantaran tak bisa memborong lahan sebelum dapat izin lokasi, pengembang berisiko mendapatkan harga yang lebih mahal. “Si pemilik tanah akan tahu akan penggunaan lahannya. Hampir pasti, dia akan meminta harga lebih tinggi,” kata dia, Selasa (28/7). Tak pelak, ini juga akan mengungkit harga rumah. Namun, aturan ini akan membuat pengembang lebih cermat dan hati-hati dalam ekspansi.

Namun, aturan ini membuat pengecualian, yakni tak tak berlaku bagi BUMN dan perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa. Ini artinya, pengembang kecil yang bakal tergencet dengan aturan ini.

Adapun pengembang besar  yang umumnya merupakan perusahaan terbuka masih bebas  melakukan ekspansi.

Esther Yunita, Sekretaris Perusahaan Paramount Internasional mengatakan, Paramout berencana dari flagship di Serpong. Baginya, batasan 400 ha di tiap Provinsi cukup. Apalagi, kini,  susah untuk dapatkan lahan seluas itu.

Deddy Indra Setiawan, Direktur PT Poris Benteng Betawi melihat, aturan ini membuat pengembang punya waktu panjang untuk akuisisi lahan. Aturan lama cuma memberi waktu setahun untuk akuisisi lahan, kini bisa tiga tahun. Bahkan bisa diperpanjang setahun lagi bila proses akuisisi sudah lebih dari 50% lahan yang dibutuhkan.

Sumber: KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: