PARA buruh menanggapi dingin poin pengenaan sanksi berupa denda bagi perusahaan yang terlambat membayar upah pekerja seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi menyatakan, pengenaan sanksi administrasi tidak akan membuat jera perusahaan. “Sanksi administrasi tanpa pidana, tidak akan membuat takut (pengusaha),” katanya, Selasa (27/10).

Pasal 55 ayat 1 PP nomor 78 tahun 2015 menyebutkan, keterlambatan pembayaran upah akan dikenakan denda dengan besaran 5% mulai hari keempat hingga kedelapan. Dan ditambah 1% setiap hari keterlambatan maksimal 50% dari upah. Bila upah belum dibayar setelah sebulan keterlambatan, maka denda yang dikenalkan 6% ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku di bank pemerintah.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani bilang, denda bagi perusahaan yang telat membayar upah ini terlalu berlebihan. “Itu akan menimbulkan ketegangan baru (antara pengusaha dan buruh),” kata Haryadi.

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:buruh, kebijakan negara, kebijakan pemerintah, ketenagakerjaan, keterlambatan bayar upah, peraturan pemerintah, sanksi keterlambatan bayar upah, tenaga kerja, tenaga kerja indonesia, upah, upah buruh, upah terlambat dibayar