Formula Upah Empat Provinsi Tak Sesuai Rumus

Hasil gambar untuk upah minimum provinsiJAKARTA – Penerapan skema perhitungan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2017 belum seluruhnya dipen uhi oleh para gubernur. Setidaknya ada empat provinsi yang tidak menggunakan formula kenaikan UMP sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Mengutip data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), empat daerah yang tidak menetapkan UMP sesuai ketentuan PP No 78/2015 adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menetapkan kenaikan UMP 2017 sebesar 7,02% menjadi Rp 1,52 juta, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sebesar 8,29% menjadi r 2,25 juta, Provinsi Papua sebesar 9,39% menjadi Rp 2,66 juta dan Provinsi Aceh naik 18,01% menjadi Rp 2,5 juta.

Padahal, bila menggunakan perhitungan sesuai PP No 78/2015, kenaikan UMP tahun 2017 ditetapkan sebesar 8,25%. Angka tersebut diperoleh berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk inflasi 3,07% dan pertumbuhan ekonomi, 5,18%.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan, Kemnaker telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk menyikapi ketidakpatuhan daerah dalam menerapkan perhitungan UMP sesuai formula yang ditetapkan.

Sebab, sesuai PP Pengupahan, kewenangan memberikan sanksi bagi kepala daerah yang tidak menetapkan UMP sesuai ketentuan ada di Kemndagri. “Hasil pemantauan akan kami laporkan kepada Presiden dan Kemdagri,” kata Haiyani, Senin (28/11).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bilang, Kemdagri sudah menyampaikan kepada kepala daerah agar penerapan skema pengupahan mengacu pada ketentuan yang ada. “Harus dipahami, penghitungan sudah ketat,” jelasnya.

Kepatuhan membaik

Bila dibanding tahun lalu, penerapan perhitungan UMP tahun 2017 lebih baik. Sebagai gambaran, tahun lalu daerah yang menerapkan perhitungan UMP berdasarkan perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional hanya 14 provinsi. Bahkan, tiga provinsi yang tahun ini tidak menetapkan UMP yakni Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur, tahun 2017 tercatat menggunakan hitungan sesuai ketentuan.

Sementara itu, kini masih ada empat provinsi yang menjalani proses pentahapan penyesuaian kebutuhan hidup layak (KHL) sehingga dikecualikan dari penetapan UMP sesuai formula yakni Gorontalo, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara. Tapi, Haiyani optimistis proses penyesuaian ini akan rampung pada 2018. Sehingga, “Tahun 2019, (penetapan UMP) seluruh daerah akan sesuai formula,” ujarnya.

Kepala Sub Direktorat Standardisasi dan Fasilitas Pengupahan Kemnaker Dinar Titus menambahkan, untuk daerah yang melakukan pentahapan penyesuaian KHL, kenaikan UMP nya ditetapkan oleh masing-masing kepala daerah sesuai dengan kondisi daerah setempat.

Penulis: Handoyo, Teodosius Putra

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: