JAKARTA. Sejumlah asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dinilai sudah tidak realistis lagi. Sebab itu sejumlah ekonom berharap pemerintah segera mengajukan Rancangan APBN Perubahan 2016, agar penyerapan anggaran tahun 2016 tidak terganggu.

Pemikiran itu didasarkan pada rendahnya realisasi APBNP 2015, terutama dari sisi penerimaan yang baru sekitar 76% dari pagu Rp 1.761,6 triliun. Ekonom Maybank Juniman mengatakan, melihat realisasi 2015, target penerimaan negara 2016 sebesar Rp 1.822,5 triliun terlalu tinggi.

Pemerintah harus segera mengajukan RAPBN-P 2016, paling tidak pada kuartal kedua 2016. “Supaya belanja pemerintah di awal tahun tidak terhambat,” kata Juniman, akhir pekan lalu. Sektor perpajakan masih menjadi persoalan tahun depan. Apalagi wajib pajak belum sepenuhnya mempercayai pemerintah, sekalipun ada tax amnesty.

Target pajak tahun depan harus disesuakan berdasarkan realisasi akhir tahun ini serta pertumbuhan ekonomi tahun depan agar lebih realistis dan kredibel. Setelah penerimaan direvisi, belanja negara juga harus disesuaikan. “Pemerintah harus memilih belanja yang tidak produktif. Itu bisa dipangkas supaya defisit bisa terjaga,” ungkapnya.

Utang bisa menjadi alternatif membiayai belanja pemerintah. Namun harus dipastikan, utang digunakan untuk membiayai program produktif dan memiliki multiplayer effect besar. Juniman menyarankan, pembiayaan 2016 lebih mengandalkan pinjaman multilateral daripada penerbitan surat berharga negara (SBN). Sebab SBN tahun depan sebesar Rp 532 triliun (gross) sudah cukup besar.

Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih berharap pemerintah mengajukan RAPBN-P 2016 di kuartal pertama. Jika lebih lama akan terbentur musim puasa dan lebaran, yang biasanya kegiatan pembangunan terhenti. Lana meminta target penerimaan pajak 2016 harus dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak akhir 2015. “Secara konservatif, target penrimaan pajak sejalan dengan target pertumbuhan tahun depan,” katanya.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Askolani membuka peluang perubahan sleuruh asumsi anggaran 2016, baik penerimaan, belanja, maupun pembiayaan. Pengajuan RAPBN-P 2016 diperkirakan dilakukan awal kuartal kedua 2016. “Mungkin Maret. Tergantung persetujuan presiden,” katanya.

Sumber: KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:APBNP, artikel pajak, belanja negara, berita pajak, kebijakan pajak, Kementerian Keuangan, kemkeu, multiplayer effect, penerimaan pajak, Peraturan pajak, pertumbuhan ekonomi, program produktif, RAPBNP, surat berharga, target pajak, tarif pajak, tunggakan pajak, wajib pajak