Pemerintah Kejar Wajib Pajak Pribadi

tax-calculatorJAKARTA – Pemerintah akan mengejar wajib pajak orang pribadi sebagai strategi utama mendongkrak penerimaan pajak tahun ini. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dinilai masih rendah, sehingga potensi penerimaan dari sektor ini masih sangat besar.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, strategi ini menjadi fokus pemerintah pada 2016 di samping implementasi aturan tentang pengampunan pajak (tax amnesty). Dalam jangka panjang, tax amnesty juga akan dirancang untuk mendukung peningkatan penerimaan melalui perluasan basis pajak. ”Wajib pajak orang pribadi terus terang masih kecil meski melampaui target karena banyak orang pribadi yang belum bayar pajak dengan benar.

Wajib pajak orang pribadi ini dari PPh (pajak penghasilan) Pasal 25/29,” kata Bambang di Jakarta kemarin. Berdasarkan data Ditjen Pajak, meski tumbuh paling tinggi, sumbangan penerimaan dari PPh Pasal 25/29 orang pribadi relatif kecil terhadap total penerimaan pajak.

Per 30 November 2015, penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi mencapai Rp5,745 triliun, atau tumbuh 40,53 persen dibandingkan periode yang sama di 2014, Rp4,088 triliun. Penerimaan dari PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tersebut mencapai 110,17 persen dari target yang ditetapkan di 2015.

Adapun total penerimaan pajak selama 2015 sebesar Rp1.060,85 triliun. Bambang menyebut, sampai saat ini basis pajak belum bisa diidentifikasi secara akurat lantaran banyaknya masyarakat Indonesia, terutama yang berpenghasilan tinggi, yang tinggal dan menyimpan asetnya di luar negeri.

Dia mengatakan, bila basis pajak dapat diketahui secara akurat dengan tax amnesty , hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk menurunkan besaran tarif PPh baik orang pribadi maupun badan/perusahaan. Dalam menetapkan tarif PPh wajib pajak orang pribadi, pemerintah menggunakan tarif progresif.

Pasal 17 Undang-Undang tentang PPh menyebut, wajib pajak yang memiliki penghasilan kena pajak Rp50 juta/ tahun ke bawah dikenakan tarif 5 persen, di atas Rp50 juta sampai 250 juta/tahun 15 persen, di atas Rp250 juta hingga 500 juta/tahun 25 persen, dan di atas Rp500 juta/tahun 30 persen. Mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal itu menilai, upaya peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi penting dilakukan untuk meredam volatilitas penerimaan.

Berbeda dengan pajak badan, kata Bambang, penerimaan dari wajib pajak orang pribadi tidak bergantung pada dinamika pertumbuhan ekonomi. ”Gampangnya, lebih gampang membuat perusahaan itu bangkrut dibanding orang pribadi yang bangkrut,” katanya. Bambang mengatakan, kunci untuk meningkatkan pajak wajib pajak orang pribadi adalah dengan mengoptimalkan kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Pemerintah akan lebih mudah melacak setiap transaksi yang dilakukan orang yang sudah memiliki NPWP. ”Kita akan dorong kepatuhan dan kedisiplinan untuk punya NPWP. Jadi, orang yang beli barang-barang mahal harus jelaslah siapa pembelinya, terutama membeli aset,” tutur dia.

Bambang pun mengingatkan, Indonesia akan menerapkan pertukaran otomatis informasi (AEoI) untuk kepentingan perpajakan sehingga masyarakat tak bisa lagi melakukan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, semua peraturan, termasuk undang-undang akan disesuaikan dengan AEoI, termasuk data nasabah perbankan yang selama ini dirahasiakan, akan dibuka.

”Semuanya harus kita rapikan sebelum masuk AEoI. Kebetulan Indonesia termasuk early adopter pada 2017, sementara negara-negara lain baru menerapkan 2018. Ini konsekuensi karena kita negara anggota G- 20,” imbuh Bambang. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan, potensi pajak dari wajib pajak orang pribadi sangat besar mengingat masih banyak orang yang belum memiliki NPWP. Salah satu wajib pajak yang akan disasar adalah kelas menengah.

”Kita punya data statistik, kelas menengah yang pengeluarannya 100.000- 200.000/hari itu jumlahnya ada 129 juta, tapi yang punya NPWP baru 27 juta,” kata Ken. Dengan demikian, Ken mengatakan bahwa langkah yang akan diambil otoritas pajak adalah mempermudah proses pembuatan NPWP baik dari segi efisiensi waktu maupun persyaratan.

Selain itu, Ditjen Pajak akan memperluas tempat pembuatan NPWP, termasuk di pusat perbelanjaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, struktur penerimaan pajak di Tanah Air selama ini masih didominasi oleh pajak perusahaan atau PPh Badan. Kondisi ini membuat penerimaan pajak rentan tergerus di tengah kondisi ekonomi yang tengah melambat.

Darmin menyebut, struktur penerimaan pajak negara-negara maju sebagian besar mengandalkan penerimaan dari wajib pajak orang pribadi. Dengan begitu, ketika kondisi ekonomi melambat seperti sekarang ini, penerimaan pajak tetap tumbuh signifikan. ”Kalau yang namanya gaji, jarang turun walaupun ekonomi melambat,” kata Darmin.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Andreas Eddy Susetyo mengatakan, pemerintah sudah seharusnya mengejar penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi. Dia menyebut, porsi pajak dari wajib pajak orang pribadi yang hanya Rp5 triliun sangat kecil bila dibandingkan penerimaan pajak sepanjang 2015 yang mencapai Rp1.060 triliun.

 

Sumber: okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: