Masih Banyak PR untuk Pangkas Biaya Logistik

Zaldy Ilham Masita senang betul, sebab aspirasi asosiasi yang ia pimpin didengar pemerintah. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia ini lega karena sedikit banyak industri logistik bisa melakukan efisiensi biaya.

Upaya efisiensi itu bisa terwujud karena pemerintah tak lagi mewajibkan pelaku pos komersial untuk pasang tarif lebih tinggi daripada layanan pos universal oleh PT Pos Indonesia. Selain itu, transaksi keg atan transportasi bakal menggunkan mata uang rupiah sehingga ada kepastian tarif.

Deregulasi yang dinantikan oleh pelaku industry logistik itu tertuang dalam paket Kebijakan Ekonomi Jilid IX. Paket kebijakan yang diumumkan pada Rabu, 27 Januari 2016 itu menyoroti tiga hal. Masing-masing terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur tenaga listrik, stabilitas harga daging, dan peningkatan sektor logistik dari desa ke pasar global.

Di sektor logistik, pemerintah menyoroti deregulasi di lima jenis usaha. Pertama, pengembangan usaha jasa penyelenggaraan pos komersial. Kedua, penyatuan pembayaran jasa-jasa kepelabuhan secara elektronik (single billing).

Ketiga, sinergi badan usaha milik negara (BUMN) membangun aggregator atau konsolidator untuk mengekspor produk usaha kecil dan menengah (UKM), produk khas yang berkaitan dengan lokasi geografis (geographical indication), dan ekonomi kreatif. Keempat, system pelayanan terpadu kepelabuhan secara elektronik. Kelima, penggunaan mata uang rupiah untuk transaksi kegiatan trasnportasi.

Pelaku industri logistic menyambut kebijakan yang memiliki tujuan untuk berdaya saing dan efisiensi biaya. Namun tentu, kebijakan ini masih penuh dengan catatan dari pelaku usaha dalam implementasinya.

Pelaku usaha mengingatkan pemerintah, kebijakan itu harus disertai dengan kelengkapan sehingga bisa diimplementasikan dan bisa dirasakan dampaknya, Jadi tidak sekedar kebijakan di atas kertas.

Sebab, sejatinya beberapa kebijakan yang dibuat terkait dengan sektor logistik ini sudah ada ketetapannya di lapangan. Namun belum bisa berjalan. “Selama ini sebesarnya sudah ada program-program pemerintah menyangkut single billing dan system pelayanan terpadu, namun belum ada satu pun yang berjalan,” ujar Zaldy.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengungkapkan isu single billing sudah beredar sejak dua tahun yang lalu. “Kalau bisa dilakukan tentu pastinya akan lebih baik, tetapi bagaimana kesiapannya?” ujar dia.

Yukki menanyakkan soal kesiapan teknologi (TI) dan daya tampung server dalam mendukung single billing ini juga berkaitan dengan peraturan pajak yang bisa menimbulkan multitafsir. Untuk itu, harus ada komunikasi antar lembaga supaya lebih jelas.

Direktur Utama Lookman Djaja Land, Kyatmaja Lookman berharap single billing bisa segera diimplementasikan. Ia menuturkan, praktik yang berlangsung selama ini di pelabuhan, pebisnis masih membutuhkan beberapa surat yang berbeda-beda. Nah, bila ada penyatuan dokumen, prosesnya tentu akan lebih sederhana.

BI tahun lalu sudah tetapkan transaksi pakai rupiah, tapi tidak ada yang menghiraukan.

Kyatmaja bilang, masalah yang kerap muncuk di sektor logistik salah satunya adalah trucking (angkutan darat) yang membutuhkan waktu tunggu yang lama. “Bayangkan saja sekitar 65% dalam prosesnya di lapangan dihabiskan untuk menunggu. Semoga saja prosesnya jadi lebih cepat,” katanya.

Sistem pelayanan terpadu bakal menguntungkan bila diimplementasikan. Namun masalahnya sekarang di Indonesia masing-masing kementerian punya peraturan sendiri. Menurut Yukki, sistem pelayanan terpadu itu wajib hukumnya dan kalau bisa segera diimplementasikan.

“Masing-masing kementerian harus bisa selaras, jangan sampai sistem itu down karena tidak kuat menampung hingga pemrosesan harus kembali menjadi manual,” tutur dia. Ia pun menyarankan, server yang digunakan memiliki kapasitas penyimpan yang besar. “Jangan tanggung-tanggung,” ujar dia.

Ketentuan tak jalan

Terkait penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi logistic Zaldy sangat setuju sekali karena biaya logistic bakal menjadi lebih murah. Dia bilang, sampai kini Pelindo II yang menjadi pengelola pelabuhan masih menagih berbagai jasa di pelabuhan dalam dollar AS. Pembayaran menggunakan mata uang asing dinilai sangat memberatkan, karena ada selisih kurs.

Yukki mengingat, aturan transaksi menggunakan rupiah di pelabuhan sebenarnya sudah diberlakukan sejak pertengahan tahun 2015. Aturan main tersebut diputuskan oleh Bank Indonesia (BI).

Tetapi, dalam praktiknya, masih banyak biaya di pelabuhan yang menggunakan dollar AS.” Kalau memang harus pakai rupiah, ya, harus benar-benar diterapkan dan diawasi pemerintah dan ada pihak kepolisian yang berperan sebagai law enforcement supaya kebijakan ini bisa jalan dan dirasakan dampaknya,” ujar Yukki.

Terkait dengan deregulasi poin tiga, menurut Zaldy, pemerintah harus mempunyai model yang jelas mengenai upaya membangun logistik desa melalui sinergi BUMN.

Sekalipun kebijakan yang dibuat pemerintah itu belum jelas kelengkapan dalam implementasinya, namun pelaku industry tetap bersyukur. Paling tidak, sudah ada payung hukum yang jelas dari pemerintah.

Namun masih ada yang disesalkan, terkait dengan peraturan menteri perhubungan (Permenhub) terkait dengan biaya regulated agent (RA) yang tidak masuk dalam paket kebijakan IX. “Padahal kami sudah mengusulkan ke presiden dan menko agar kebijakan itu dimasukkan ke dalam paket kebijakan logistic,” ujar Zaldy.

Permenhub yang dimaksud tersebut selama ini hanya menentukan batas bawah dari RA. Tetapi tidak menetapkan batas atas. Balum lagi, penyelenggaraan jasa tersebut masih bersifat monopoli. Itu sebabnya, biaya awal untuk bisa menyandang status RA sangatlah tinggi, yaitu Rp 25 miliar. Padahal, sebelum aturan itu berlaku, biayanya hanya Rp 2 miliar.

Akibatnya, RA di bandara sudah menaikkan biaya pemeriksaan di bandara sampai 100%. Bahkan, di beberapa daerah ada RA yang menaikkan biaya menjadi lebih dari dua kali lipat dari tariff semula. “Belum lagi ditambah dengan adanya biaya gudang bandara yang ditagihkan,” jelas Zaldy.

Dia menyebut, masih ada permenhub lain yang selama ini dinilai pebisnis memberatkan. Ia mencontohkan setoran awal untuk badan usaha pelabuhan yang sangat tinggi, dan rekomendasi asosiasi untuk mendapatkan izin transportasi. “Semua itu mengerek biaya logistic,” ujar Zaldy.

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: