Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan fasilitas untuk wajib pajak (WP) dengan status suami istri. Yaitu dengan menggabungkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Artinya, mulai dari penghitungan penghasilan, pembayaran pajak, hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) hanya dilakukan satu kali, melalui suami sebagai kepala keluarga. Bila istri juga memiliki penghasilan, maka pilihan ini tentu tidak akan merepotkan.

Penghasilan istri cukup dilaporkan di bagian lampiran SPT 1770 S, tanpa harus menggabungkan penghasilan netto suami. Artinya, SPT tahunan PPh suami nihil dan juga tidak perlu membayar angsuran PPh 25.

“Akibatnya banyak yang lebih menyukai pelaporan satu kali dengan satu NPWP,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, Mekar Satria Utama, kepada detikFinance, Senin (1/2/2016).

Di samping itu, pilihan ini akan lebih menguntungkan WP, sebab perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih besar. Pembayaran pajak tentunya akan lebih kecil dibandingkan dengan masing-masing harus memiliki NPWP.

“Biasanya bendahara perusahaan menggunakan fasilitas PTKP secara penuh baik di suami dan istri. Jadi karena mendapat double benefit PTKP pada waktu digabungkan,” terangnya.

Sumber: Detik

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, Awas Kena Pajak Berlipat, Bayar dan Lapornya Nggak Repot, berita pajak, hak dan kewajiban pajak terpisah dari suami, Keluarga Sebagai Kesatuan Ekonomi, kewajiban perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), npwp, pajak, pajak progresif, Pajak Suami-Istri Digabung, penghasilan digabung, penghasilan dipisah, Penghitungan Pajak Suami-Istri Beda NPWP, perjanjian tertulis, ptkp, suami istri, Suami-Istri Beda NPWP, suami-istri telah berpisah (bercerai), tarif progresif, tax, tidak ada perjanjian tertulis pisah harta, tiga kondisi suami-istri dapat dikenakan pajak secara terpisah, wanita kawin