RMOL. Politikus Fraksi Partai Gerindra, Supratman Andi Atqas plintat-plintut atau tidak kon­sisten menyikapi Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

Bagaimana tidak, (Kamis, 25/2) anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra itu te­gas menolak dibuatnya UU Pengampunan Pajak. Namun, kemarin sikap politisi par­tai yang dipimpin Prabowo Subianto itu berubah.

“Kita (Gerindra) bukan menolak. Kita saat ini se­dang lakukan kajian dalam pengertian kalau nanti hasil kajian partai semalam den­gan Prabowo, dengan seluruh pimpinan fraksi sedang mencermati kesulitan yang dialami pemerintah menyangkut ruang fiskal yang ter­batas,” jelasnya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Kedua, tambah Supratman, Gerindra sedang meneliti dari aspek keadilan dibuatnya UU tersebut. Jika kemudian keputusan tax amnesty demi kepentingan bangsa secara menyeluruh tentu akan diper­timbangkan.

“Tapi kalau hasil kajian hanya menguntungkan segelintir orang yang selama ini mengemplang, tidak taat pajak tentu kami akan tolak,” bebernya.

Padahal, kemarin, Supratman dengan tegas menyatakan me­wakili Fraksi Gerindra meno­lak penuh pembuatan UU Pengampunan Pajak dan revisi UU KPK.

“Kalau saya bukan soal san­dera menyandera. Tetapi me­wakili Fraksi Gerindra. Kedua RUU ini kita tolak seratus persen, baik substansi mau­pun sisi keadilan masyarakat. Tidak ada kaitannya RUU KPK dan RUU Tax Amnesty. KPK penting bagi kita, begitu pula tax amnesty yang berten­tangan dengan rasa keadilan masyarakat yang patuh pajak,” jelasnya.

Menanggapi perubahan sikapnya itu, Supratman berkilah. “Bukan berubah, kita lagi kaji betul apakah pemerintah bersungguh-sungguh da­lam soal kesulitan fiskal yang dialami sekarang terutama pembangunan infrastruktur,” katanya.

Sumber: http://www.pengampunanpajak.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Pengampunan pajak

Tag:keadilan masyarakat, kesulitan fiskal, pembangunan infrastruktur, pembuatan uu pengampunan pajak, revisi uu kpk, RUU tax amnesty, UU pengampunan pajak