JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenekau) dinilai tidak efisien dengan memberikan perintah kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk fokus menarik pajak orang pribadi guna mengejar penerimaan pajak 2016.
Pengamat Pajak dari Universitas Indonesia Gunadi mengatakan, di era modernisasi ekonomi bergerak lebih informal, di mana penarikan pajak lebih baik sekaligus kepada badan usaha dibanding dengan wajib pajak orang pribadi (WPOP).
“Agar efektif pemungutan dan pengawasan melalui perusahaan pemotongan atau pemungut pajak, jangan langsung ke WPOP-nya (itu) kurang efektif,” kata Gunadi kepada Okezone, Jakarta.
Apalagi, kata Gunadi, banyak sumber penghasilan yang didapatkan orang probadi dari sektor informal yang pengenaan pajaknya sulit ditetapkan. Hal seperti itu, sambung Gunadi, harus melalui sistem pemotongan dan pemungutan pajak dilakukan pada sumber yang memberikan hasil atau potensi hasil usaha.
“Dan pemajakan melalui data kekayaan seperti rekening bank dan transaki penjualan harta atau pembelian mobil dan barang dagangan,” tandasnya.
Direktorat Jenderal Pajak ingin meningkatkan kapasitas pemeriksa dan penyidik pajak saat mendalami profil para Wajib Pajak untuk mendorong optimalisasi penerimaan dan kepatuhan pembayar pajak.
Edi menjelaskan peran pemeriksa dan penyidik pajak sangat penting dalam penegakan hukum, karena realitanya masih banyak Wajib Pajak yang belum menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak secara sadar.
Untuk itu, kapasitas pemeriksa dan penyidik pajak harus ditingkatkan, karena makin banyak Wajib Pajak yang sengaja melakukan penghindaran pajak dan melakukan pembayaran pajak serendah mungkin.
Beberapa di antaranya Wajib Pajak Badan yang mengaku rugi, namun kegiatan operasionalnya tetap berjalan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumbangan pajaknya kecil, padahal termasuk golongan orang kaya.
Sumber: okezone.com
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar